Rinciannya Rp80.000 untuk kelas 1, Rp51.000 untuk kelas 2 dan Rp25.500 untuk kelas 3. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari Putusan MA Nomor 7P/HUM/2020 yang menyatakan membatalkan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019.
"Iuran Januari sampai Maret 2020 tidak ada pengembalian atau kompensasi. Namun, kelebihan iuran peserta yang dibayarkan pada April 2020 akan dikompensasikan ke iuran pada bulan berikutnya," kata Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’ruf dalam rilis tertulis ke KoranKaltim.Com, Kamis (30/4/2020).
Hal tersebut menjadikan iuran Januari sampai Maret 2020 tetap mengacu pada Perpres 75 tahun 2019 yaitu sebesar Rp160.000 untuk kelas 1, Rp110.000 untuk kelas 2 dan Rp42.000 untuk kelas 3.
Selain itu, BPJS Kesehatan sudah melakukan penyesuaian sistem Teknologi Informasi (TI) serta penghitungan kelebihan iuran peserta. Diharapkan per 1 Mei 2020, peserta sudah mendapatkan tagihan yang telah disesuaikan.
"Pada prinsipnya kami ingin pelayanan kesehatan kepada peserta JKN-KIS tidak terhambat. Terutama memperhatikan kondisi sosial ekonomi saat ini di tengah pandemi Covid-19," ujarnya.
Dengan dikembalikannya nominal iuran segmen PBPU, maka diharapkan dapat membantu dan tidak membebani masyarakat. Peserta terus menjaga status kepesertaannya tetap aktif dengan rajin membayar iuran rutin setiap bulan.
"Ini merupakan salah satu wujud gotong royong khususnya di saat bangsa sedang bersama melawan Covid 19," imbuhnya.
Penyesuaian iuran ini hanya berlaku bagi segmen peserta PBPU dan BP. Untuk segmen peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Penerima Upah (PPU) masih mengacu pada Perpres 75 tahun 2019. (*)
Penulis/Editor: Hendra
Rinciannya Rp80.000 untuk kelas 1, Rp51.000 untuk kelas 2 dan Rp25.500 untuk kelas 3. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari Putusan MA Nomor 7P/HUM/2020 yang menyatakan membatalkan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019.
"Iuran Januari sampai Maret 2020 tidak ada pengembalian atau kompensasi. Namun, kelebihan iuran peserta yang dibayarkan pada April 2020 akan dikompensasikan ke iuran pada bulan berikutnya," kata Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’ruf dalam rilis tertulis ke KoranKaltim.Com, Kamis (30/4/2020).
Hal tersebut menjadikan iuran Januari sampai Maret 2020 tetap mengacu pada Perpres 75 tahun 2019 yaitu sebesar Rp160.000 untuk kelas 1, Rp110.000 untuk kelas 2 dan Rp42.000 untuk kelas 3.
Selain itu, BPJS Kesehatan sudah melakukan penyesuaian sistem Teknologi Informasi (TI) serta penghitungan kelebihan iuran peserta. Diharapkan per 1 Mei 2020, peserta sudah mendapatkan tagihan yang telah disesuaikan.
"Pada prinsipnya kami ingin pelayanan kesehatan kepada peserta JKN-KIS tidak terhambat. Terutama memperhatikan kondisi sosial ekonomi saat ini di tengah pandemi Covid-19," ujarnya.
Dengan dikembalikannya nominal iuran segmen PBPU, maka diharapkan dapat membantu dan tidak membebani masyarakat. Peserta terus menjaga status kepesertaannya tetap aktif dengan rajin membayar iuran rutin setiap bulan.
"Ini merupakan salah satu wujud gotong royong khususnya di saat bangsa sedang bersama melawan Covid 19," imbuhnya.
Penyesuaian iuran ini hanya berlaku bagi segmen peserta PBPU dan BP. Untuk segmen peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Penerima Upah (PPU) masih mengacu pada Perpres 75 tahun 2019. (*)