Menurutnya, banyak kasus kejahatan korporasi yang tidak ditindak tegas atau pun sanksi setimpal. Sehingga rakyat kecil seringkali dirugikan. "Seperti perusakan lingkungan, kejahatan kerah putih hingga praktik perburuhan yang tidak adil. Tapi sedikit mendapat sanksi pidana," bebernya.
GMNI berharap omnibus law tentang cipta lapangan kerja juga memuat pidana untuk melindungi masyarakat dari kejahatan korporasi dan menegakkan keadilan hukum.
"Negara tidak boleh menutup mata. Tugas Negara melindungi semua rakyatnya. Negara tidak boleh hanya menjadi alat kepentingan pemilik modal," ungkap Arjuna.
Selain itu, organisasi mahasiswa berasaskan Marhaenisme ini menyesalkan perancangan undang-undang dilakukan tertutup dan hanya melibatkan pengusaha, khususnya Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).
Sedangkan kaum buruh dan elemen masyarakat yang nantinya akan terdampak tidak dilibatkan. "Banyak persoalan perburuhan yang harus diperhatikan seperti upah, jam kerja, keselamatan kerja dan hubungan industrial. Tapi buruh tidak dilibatkan. Ini berbahaya," tegasnya.
Sehingga omnibus law tanpa memuat pidana korporasi dan tidak melibatkan kaum buruh, sambung Arjuna, hanya menguntungkan pihak tertentu saja dan masuknya investasi justru berbuntut merugikan rakyat.
"Jika tidak ada pidana korporasi dan tidak melibatkan kaum buruh. Investasi yang masuk jauh dari harapan menyejahterakan masyarakat. Justru berpotensi merampas hak masyarakat," tutup Arjuna.
Penulis/Editor : Hendra
Menurutnya, banyak kasus kejahatan korporasi yang tidak ditindak tegas atau pun sanksi setimpal. Sehingga rakyat kecil seringkali dirugikan. "Seperti perusakan lingkungan, kejahatan kerah putih hingga praktik perburuhan yang tidak adil. Tapi sedikit mendapat sanksi pidana," bebernya.
GMNI berharap omnibus law tentang cipta lapangan kerja juga memuat pidana untuk melindungi masyarakat dari kejahatan korporasi dan menegakkan keadilan hukum.
"Negara tidak boleh menutup mata. Tugas Negara melindungi semua rakyatnya. Negara tidak boleh hanya menjadi alat kepentingan pemilik modal," ungkap Arjuna.
Selain itu, organisasi mahasiswa berasaskan Marhaenisme ini menyesalkan perancangan undang-undang dilakukan tertutup dan hanya melibatkan pengusaha, khususnya Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).
Sedangkan kaum buruh dan elemen masyarakat yang nantinya akan terdampak tidak dilibatkan. "Banyak persoalan perburuhan yang harus diperhatikan seperti upah, jam kerja, keselamatan kerja dan hubungan industrial. Tapi buruh tidak dilibatkan. Ini berbahaya," tegasnya.
Sehingga omnibus law tanpa memuat pidana korporasi dan tidak melibatkan kaum buruh, sambung Arjuna, hanya menguntungkan pihak tertentu saja dan masuknya investasi justru berbuntut merugikan rakyat.
"Jika tidak ada pidana korporasi dan tidak melibatkan kaum buruh. Investasi yang masuk jauh dari harapan menyejahterakan masyarakat. Justru berpotensi merampas hak masyarakat," tutup Arjuna.