Menurutnya, ada beberapa indikator yang menjadi dasar BPK memberikan WTP, yakni penyusunan Laporan Keuangan Pemprov Kaltim tahun anggaran 2022 telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta pelaksanaan program/kegiatan dan pelaporan keuangan Tahun 2022 telah didukung dengan SPI yang efektlf.
Menanggapi hal tersebut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan WTP hendaknya dijadikan pemicu untuk bekerja lebih baik lagi karena masih ada sejumlah temuan dari BPK yang wajib untuk ditindaklanjuti Pemprov Kaltim.
“Tadi Pak Pius Lustrilanang sudah menyampaikan agar perlu perbaikan tata kelola dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan. Jadi hendaknya Pemprov Kaltim fokus pada tindaklanjut evaluasi dari BPK tersebut,” tuturnya.
Laporan Akhir Pansus LKPJ Gubernur Kaltim TA 2022
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, penyampaian sejumlah laporan Panitia Khusus DPRD Kaltim dalam Rapat Paripurna ke-16 digelar, Senin (22/5/2023) di Gedung Utama Kantor DPRD Kaltim.
Dalam Rapat yang dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun dan Wakil Ketua DPRD Sigit Wibowo, bahwa penyampaian Laporan Pansus yang membahas tentang Laporan Pertanggung Jawaban Gubernur Kaltim Tahun Anggaran 2022 juga menjadi salah satu agenda penting.
Sejumlah rekomendasi disampaikan dalam laporan yang dibacakan langsung secara bergantian oleh Ketua Pansus LKPJ Sutomo Jabir dan Wakil Ketua Pansus LPKJ Akhmed Reza Fachlevi. Salah satu catatan yang disampaikan yaitu, kinerja pendapatan daerah yang menggembirakan.
“Akan tetapi Pansus mencatat masih ada pendapatan yang belum mencapai target di tahun 2022 seperti pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan realisasinya Rp310, 262 miliar atau 92,83 persen,” terang Sutomo Jabir.
Selain itu, pajak air permukaan realisasinya Rp9,543 miliar atau 79,53 persen. DBH Pajak Penghasilan (PPh) pasa 21, realisasi penerimaan DBH Pajak PPh meliputi pasal 21 sebesar Rp 316.688.296.576 atau 91,17 persen. DBH SDA Kehutanan- Dana Reboisasi, realisasi penerimaan DBH Reboisasi Tahun 2022 sebesar Rp 169.473.229.000 atau 86,05 persen serta DBH Gas Bumi tahun 2022 ditetapkan Rp 582.621.971.600 dengan capaian realisasi Rp 463.655.620.713 atau 79,58 persen.
Ketua DPRD Kaltim Dukung Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta di Kaltim
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud baru-baru ini menghadiri Focus Group Discussion yang digelar oleh Pengurus Wilayah Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, Rabu (1/2/2023) di Hotel Platinum Balikpapan.
Digagas menjadi narasumber pada acara yang juga dihadiri Gubernur Kaltim Isran Noor, sejumlah masukan disampaikan Hasanuddin saat dirinya menyampaikan pemaparan.
Menurutnya, Anggaran Khusus sangat diperlukan jika ingin mendorong perguruan tinggi swasta terus maju dan berkembang.
Selain itu dukungan terkait itu sangat diperlukan dari stake holder, diantaranya Pemerintah Provinsi Kaltim dan DPRD Kaltim. Indikator yang juga diperlukan yaitu bagaiman Indeks Human Develompent, infrastruktur, Pengembangan Sumber Daya Manusia seperti mendorong dosen untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang hingga Strata 3.
Hasanuddin Mas’ud Hadiri Penutupan MTQ ke-44
KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN - Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) Ke – 44 Tingkat Provinsi Kaltim yang digelar di Kota Balikpapan sejak 16 hingga 21 Mei 2023 resmi ditutup, Minggu (21/5/2023) malam di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome.
Kegiatan yang dimeriahkan dengan penampilan Opick sebagai penyanyi religi yang terkenal dengan tembangnya Tombo Ati tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, Ketua MUI Kaltim KH Muhammad Rasyid, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kaltim Abdul Khalik, para Bupati dan Wali Kota se Kaltim dan unsur forkopimda Balikpapan.
Penutupan MTQ ini juga dirangkai dengan pengumuman juara umum dan pemenang 10 cabang yang dikompetisikan. Dan Kutai Kartanegara (Kukar) keluar sebagai juara umum dengan nilai 104, disusul posisi kedua Kota Bontang dengan nilai 90, kemudian posisi ketiga Kota Samarinda dengan nilai 80, lalu posisi keempat Kutai Timur dengan nilai 60 dan Kota Balikpapan dengan nilai 42 berada pada posisi kelima. (Adv)
Editor: Maruly Zainuddin
