Penggalian potensi rupiah juga dilakukan dengan melakukan
evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah yakni seluruh perusahaan daerah
dengan memperhatikan proyeksi pendapatan dengan aset dan penyertaan modal yang
diberikan pemerintah daerah.
Tak hanya itu, komisi II juga sedang konsen melakukan
evaluasi seluruh aset yang dimiliki Pemprov Kaltim, baik yang dikerjasamakan
dengan pihak ketiga maupun mangkrak karena tidak dimanfaatkan. Seperti Hotel
Atlet di Komplek Stadion Sempaja Samarinda, Lahan Eks Puskib Balikpapan,
Pergudangan Samarinda, dan lainnya.
Adapun komposisi Komisi II terdiri dari Ketua Nidya
Listiyono, Wakil Ketua Baharuddin Muin, Sekretaris Nasiruddin, dan anggota M
Syahrun, Sapto Setyo Pramono, Ely Hartati Rasyid, Agiel Suwarno, Muhammad Adam,
Puji Hartadi, Masykur Sarmian, Siti Rizky Amalia, dan Ismail.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim Hadiri Seminar Sharia Forum
Fesyar KTI 2023
KORANKALTIM.COM – Dalam rangka mendukung dan mendorong
pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai pilar pertumbuhan ekonomi
nasional yang inklusif dan berkesinambungan, Bank Indonesia menyelanggarakan
Seminar Sharia Forum sebagai rangkaian kegiatan Festival Ekonomi Syariah
Kawasan Timur Indonesia (FESyar KTI) 2023 dengan tema “Penguatan Sinergi dan
Inovasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Melalui Dukungan Digitalisasi untuk
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi KTI yang Inklusif”.
Seminar yang digelar di Ruang Crystal 3 Hotel Mercure
Samarinda, tersebut di buka oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI)
Kaltim Ricky P Gozali dan dihadiri anggota Komisi II DPRD Kaltim yakni Ambulansi
Komariah dan Siti Rizki Amalia.
Untuk diketahui, FESyar digelar di tiga kawasan yaitu
Jawa, Sumatera, dan kawasan timur Indonesia (Kalimantan, Sulawesi, Balinusra,
Maluku dan Papua) sebagai rangkaian menuju Indonesia Sharia Ecoomic Festival
(ISEF) yang puncak acaranya akan digelar pada bulan Oktober 2023. Dijadwalkan
FESyar KTI akan dilaksanakan di Kaltim pada 25 – 28 Mei 2023 baik secara daring
maupun luring.
Seminar tersebut menghadirkan pemateri dari Kepala
Departement Ekonomi dan Keuangan Syariah Arief Hartawan dan Direktur Sales dan
Distribution PT Bank Syariah Indonesia Anton Sukarna.
Ricky P Gozali mengatakan, dalam rangka Road to FESyar di
Kaltim, telah diselenggarakan
sertifikasi pendamping proses produk halal yang merupakan kerjasama antara
Bank Indonesia dengan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Produk Halal (LP3H)
Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) dan LP3H Universitas
Mulawarman.
Melalui FESyar ini, lanjutnyan industri ekonomi syariah
di Kaltim akan semakin berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang
signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif di benua etam.
Komisi II Minta Realisasi Kerjasama PT Pelindo dan PD MBS
Terkait Pandu Tunda Jembatan Mahakam dan Mahulu
KORANKALTIM.COM - KOMISI II DPRD Kaltim menggelar Rapat
Dengar Pendapat (RDP) bersama Biro
Ekonomi Setdaprov Kaltim, KSOP Kelas II Samarinda, Perusahaan Daerah (PD)
Melati Bhakti Satya (MBS), dan PT. Pelindo Jasa Maritim guna membahas
pengelolaan pandu tunda di jembatan Mahakam dan jembatan Mahulu.
Rapat yang dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud
tersebut dipimpin Ketua Komisi II Nidya Listiyono dan didampingi anggota komisi
yakni Ely Hartati Rasyid, Masykur Sarmian, Sapto Setyo Pramono, Ismail dan
Agiel Suwarno. Nidya Listiyono mengatakan bahwa rapat ini guna meminta
realisasi terkait kerjasama PT Pelindo dan PD MBS.
“Karena selama ini kan MBS
tidak terlibat langsung, kita minta hari ini MBS terlibat langsung. Jadi semua
melaui MBS, silahkan perusda nanti menindaklanjuti hasil pertemuan hari ini,”
sebut Tio sapaan akrabnya.
Ia menegaskan bahwa Komisi II memberi deadline paling
lambat tiga minggu sejak tanggal 27 Februari 2023 untuk penandatanganan
kerjasama atau MoU terkait pengelolaan. “Termasuk juga, jembatan kita harus di
asuransikan juga, kan sering di tabrak-tabrak itu. Ini ranahnya Komisi III ya,
tapi kami dari sisi pendapatannya kita mendorong perusda untuk aktif, bisa
menghasilkan PAD dari sana sehingga
masuk ke kas daerah,” ujarnya.
Nidya Listiyono: Peran Perusahaan Swasta Dapat Tingkatan
Infrastruktur Daerah
KORANKALTIM.COM – Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya
Listiyono mengatakan desa tertinggal tidak terlepas dari persoalan
infrastruktur yang minim. Walaupun banyak perusahaan-perusahaan besar yang
melakukan operasionalnya di wilayah pedesaan yang ada di kabupaten/kota di
Kaltim. “Bicara desa tertinggal ini terkait dengan persoalan infrastruktur.
Kenapa orang malas datang? Karena aksesnya tidak ada, jalan rusak dan
sebagainya, ” katanya.
Untuk itu, kata politisi dari partai Golkar ini, peran
dari pihak swasta juga harus dilibatkan dalam peningkatan infrastruktur daerah
yang menjadi lokasi operasional usahanya.
Pemerintah daerah, lanjutnya sebagai pemilik kewenangan
juga dapat menekan para pengusaha untuk dapat menyalurkan bantuan CSR dimana
wilayahnya beroperasi. Tidak hanya penyaluran CSR untuk peningkatan
infrastruktur di daerah, Nidya Listiyono menyebut, peningkatan kualitas sumber
daya manusia (SDM) di sekitar lokasi operasi perusahaan juga harus menjadi
perhatian.
“Terlebih dengan adanya IKN dan hari ini tenaga kerja kita sedang
berproses untuk mendapatkan sertifikasi dari pemerintah agar bisa ikut
berkompetisi dalam proses seleksi tenaga kerja yang masuk ke IKN, ” imbuhnya.
(Adv)
Editor: Maruly Zainuddin
