2 menit baca559 kali dibaca
Penulis: Claudius Vico
KORANKALTUM.COM, SAMARINDA - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Baharuddin Demmu membeberkan masih banyak lahan masyarakat yang telah dijadikan Bendungan Marangkayu belum dibebaskan.
Ia berharap agar masyarakat yang lahannya belum dibebaskan dapat melayangkan surat kepada DPRD Kaltim untuk dapat menggelar sebuah pertemuan dengan melibatkan berbagai lembaga terkait. Demmu mengatakan, persoalan pembebasan lahan itu mulanya ia ketahui sejak dirinya masih menjabat sebagai kepala desa tepatnya pada 2006 silam, pada masanya hanya sebagian yang telah menerima pembebasan, dan sebagian besarnya belum.
Tentu ia menyayangkan dari waktu yang berjalan selama ini ternyata mengenai hak masyarakat masih belum dituntaskan oleh pemerintah yang berwenang. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini berharap agar masyarakat dapat menerima ganti rugi lahan yang saat ini sudah menjadi tempat penampungan air.
"Ini harus segera diselesaikan, yang kasihannya lagi banyak pemilik lahan itu yang sudah meninggal, sekarang yang melanjutkan perjuangan itu anak-anak mereka," ungkap Demmu, Kamis (14/9/2023).
Menurutnya, hingga saat ini pemerintah tak pernah serius dalam menuntaskan persoalan pembebasan lahan. Kesimpulan itu ia tarik dari beberapa pengalaman pembebasan lahan yang ia ikuti perkembangannya memiliki tenggat waktu sangat jauh dari rencana eksekusinya.
"Yang kita lihat awalnya ada pemerintah turun, tapi tindaklanjutnya itu sekitar 6 sampai 7 bulan, ini yang menurut kami pemerintah sepertinya tidak serius," jelas Demmu.
Belum tuntas sepenuhnya, kini kewenangan untuk melakukan pembebasan lahan pada Bendungan Marangkayu telah diambil alih oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dari sebelumnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
"Harusnya LMAN ini bisa mengurai apa yang menjadi kendala pembebasan lahan ini masih belum tuntas, dari uraian masalah itu mereka seharusnya bisa berikan solusinya," tegasnya.
Baginya dengan menyampaikan persoalan ini kepada khalayak umum bukan merupakan upaya konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut, sehingga ia berharap kepada masyarakat yang bersangkutan dapat melayangkan surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada DPRD Kaltim untuk bersama mencari jalan keluar yang terbaik.
"Kalau ada surat masuk setidaknya kami bisa tindaklanjuti itu dengan pertemuan, kemudian mengundang lembaga-lembaga terkait termasuk Pemprov Kaltim dan LMAN," tutupnya. (Adv)
Editor: Maruly Zainuddin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
7 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
