Nidya yang juga merupakan Ketua Komisi II ini mengungkapkan dengan tegas agar Pemprov Kaltim dapat mengganti PIC (Person In Charge) atau dapat disebut sebagai penanggung jawab pada bidang itu.
Ia meminta kepada perwakilan Pemprov Kaltim untuk bisa menggantinya dengan orang yang lenih mempuni. "Saya meminta supaya Pemprov Kaltim dapat mengganti PIC dari Beasiswa Kaltim Tuntas," tegas Nidya, Rabu (13/9/2023).
Bukan tanpa sebab yang disuarakan oleh Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini. Menurutnya sebuah jabatan diberikan kepada seseorang yang dinilai mampu untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada bidang pendidikan ini.
Sayangnya, yang ia temukan justru bertolak belakang. Pejabat itu berdasarkan pengalaman pribadinya sangat sulit untuk menjalin komunikasi, sehingga ia menilai bahwa pejabat dimaksud belum mampu memberikan pelayanannya.
"Saya komunikasi saja sulit, saya menghubungi juga bukan karena mau minta beasiswa, tapi kan kadang banyak saja keluhan yang datang seperti gangguan sistem yang kita perlu tahu kepastiannya bagaimana," ujarnya.
Sebab baginya berbicara tentang Beasiswa Kaltim Tuntas tak terlepas dari system. Ia mencontohkan betapa merepotkannya apabila calon penerima beasiswa berasal dari daerah yang tergolong pinggiran, sehingga diharapkan kehadiran pejabat tersebut dapat membantu persoalan yang terjadi.
"Kalau anda tidak ingin repot ya anda tidak usah jadi pejabat yang melayani masyarakat ini, karena sejatinya anak-anak kita juga membutuhkan itu," tuturnya.
Maka dari itu, ia mengharapkan supaya Pemprov Kaltim melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim dapat melakukan evaluasi keseluruhan, sehingga dapat diukur pejabat mana saja yang sudah tidak memberikan dukungan pada program untuk dilakukan pergantian. (Adv)
Editor: Maruly Zainuddin