Seno menegaskan, beberapa poin telah disampaikan fraksi DPRD Kaltim dihadapan peserta rapat Paripurna ke-33 DPRD Kaltim yang turut dihadiri perwakilan Pemprov Kaltim.
Setidaknya ia membeberkan 4 poin yang turut disampaikan masing-masing perwakilan fraksi salah satunya mengenai anggaran budidaya pertanian yang diharapkan dapat dialokasikan lebih pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023. "Ada beberapa fraksi yang meminta supaya dapat lebih dibesarkan anggarannya," ucap Seno, Rabu (13/9/2023).
Ada pula yang mengomentari tentang sektor Pendidikan. Seno menjelaskan dari penyampaian fraksi dapat ditarik kesimpulan anggaran yang dialokasikan sebesar 20 persen dari APBD atau sebesar Rp4,3 triliun dinilai masih kurang maksimal, sehingga diharapkan daya serap anggarannya dapat lebih maksimal. "Jadi diharapkan kepada Disdikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) dapat memberikan perhatian khusus terutama kepada infrastruktur pendidikan kita," ujarnya.
Selain itu bergeser pada bidang infrastruktur yang dinilai masih kurang maksimal juga diharapkan mendapatkan perhatian yang, terutama mengenai akses jalan milik Pemprov Kaltim. Mereka menuntut agar jalan-jalan di Kaltim dapat masuk pada kategori jalan mantap. "Berikutnya infrastruktur terutama jalan dari Kubar ke Mahulu jalan dari Tenggarong ke Tabang mohon segera difasilitasi. Jadi ada beberapa item itu dan sudah dijawab," jelasnya.
Tak hanya itu, adapun mengenai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat juga disampaikan oleh salah satu fraksi. Seno menjelaskan kebutuhan dasar yang dimaksud itu berupa penyediaan listrik di daerah-daerah yang kurang mendapatkan perhatian.
Setidaknya sebanyak 211 desa di Kaltim yang belum teraliri listrik, hal itu juga menjadi salah satu poin penting yang disampaikan. "Salah satunya masalah listrik, DPRD meminta 211 desa itu dapat dialiri listrik dan kita sudah rapat dengan ESDM Kaltim untuk memberikan anggaran lebih di murni 2024 agar semua desa teraliri listrik," tutupnya. (Adv)
Editor: Maruly Zainuddin