1 menit baca414 kali dibaca
Penulis: Claudius Vico
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Perkebunan rakyat sangat memerlukan program bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengingat selama ini yang kerap mendapatkan bantuan hanya perusahaan perkebunan besar.
Setiap tahunnya Pemprov Kaltim rutin menganggarkan sebagian alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim untuk program pada bidang tersebut, sayangnya dari alokasi anggaran yang ada sangat minim diperuntukan kepada pelaku perkebunan masyarakat.
Karena itulah anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur Agiel Suwarno berharap pemerintah lebih memperhatikan perkebunan rakyat. "Setiap tahun pasti ada anggarannya, tapi untuk perkebunan masyarakat memang perlu ditingkatkan," ucap Agiel Rabu (23/8/2023).
Usut punya usut, anggaran untuk perkebunan masyarakat tak dapat maksimal karena beberapa faktor, diantaranya status lahan Area Pengelolaan Lain (APL), sementara perkebunan masyarakat masih dengan status kawasan hutan bahkan Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan, sehingga dengan status tersebut memberikan dampak hambatan terhadap program pemerintah.
"Karena statusnya masih ada yang kawasan hutan dan HGU perusahaan ini yang kemudian perkebunan masyarakat belum bisa mendapatkan program bantuan itu," ujar Agiel.
Dari beberapa faktor hambatan itu, Agiel mendesak kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dapat melakukan pencermatan status lahan dari perkebunan masyarakat, apabila masih ditemukan perkebunan dengan status di luar APL, maka ia berharap dapat segera dikeluarkan dari status sebelumnya. (Adv)
Editor: Aspian Nur
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
