Ia mengakui dibeberapa daerah salah satunya Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) telah melakukan komunikasi yang intens dengan Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) untuk penyerapan tenaga kerja lokal yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan tersebut. Hal itu harusnya juga bisa menjadi upaya pendekatan untuk mengatasi tingkat pengangguran di Kaltim.
"Tidak bisa kita pungkiri kalau di daerah juga memiliki terobosan yang bagus dalam menyikapi persoalan tersebut," ucap Saleh, Selasa (9/5/2023).
Upaya seperti itu juga ia harapkan dapat dipikirkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, ia mengusulkan setidaknya pemerintah dapat melakukan pengelompokan tenaga kerja lokal pada bidang-bidang pekerjaan khusus.
"Seperti misalnya ada tenaga yang memiliki keahlian di bidang sawit, pertambangan atau bahkan migas," jelasnya.
Sejauh ini pihaknya menilai tidak ada sinergitas antara OPD tersebut baik ditingkat kabupaten kota atau bahkan dengan tingkat provinsi, menurutnya jika menyikapi hal itu bisa dilakukan dengan sinergi, maka kepentingan untuk penguatan penyerapan tenaga kerja lokal dapat lebih mudah.
"Sekarang kita melihat antara kabupaten dan kota dengan provinsi memiliki jalan yang berbeda, harusnya ini dapat disinergikan," ungkapnya.
Ia menyadari investasi yang masuk di Kaltim setelah penetapan IKN mengalami peningkatan, akan tetapi hal itu justru tak sebanding dengan angka pengangguran yang belum mengalami penurunan, tak heran pihaknya mengusulkan sejumlah upaya termasuk melalui pendekatan regulasi yang dapat mengikat. (Adv)
Editor: Rusdianto