Terkait hal itu, anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur Rusman Ya'qub berharap kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat mengatasi hal tersebut.
Persoalan yang masih terjadi di dunia pekerja diantaranya peningkatan kesejahteraan yang mana hal ini masih kerap menjadi perselisihan antara buruh dan pihak pemberi kerja.
Menurutnya kejadian seperti ini diharapkan kehadiran pemerintah, namun fakta yang ia sayangkan kerap terjadi pemerintah justru berpihak kepada perusahaan. "Kebanyakan terjadi implementasi aturan tidak berjalan sesuai amanah tapi pemerintah justru tidak hadir untuk menegakan aturan itu, seringkali pemerintah berpihak kepada perusahaan," tegas Rusma , Senin (1/5/2023).
Begitu juga mengenai jaminan sosial yang ditujukan kepada seluruh tenaga kerja juga tak luput dari sorotan Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menurutnya meskipun telah hadir Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) masih ditemukan beberap hal yang belum tertangani dengan baik.
Rusman juga bicara tentang sistem kerja kontrak atau outsourcing yang masih banyak disalah artikan oleh sebagian besar perusahaan sebagai penyedia pekerjaan, Rusman menegaskan sistem kerja kontrak dapat diterapkan khusus untuk bidang pekerjaan yang sifatnya pekerjaan tidak rutin, sementara terhadap pekerjaan yang bersifat rutin seharusnya menggunakan sistem pegawai tetap.
"Kaitannya dengan itu banyak kendala yang dialami seperti ingin memenuhi kebutuhan rumah, ketika mereka mau ambil ternyata sistem kerjanya kontrak kebanyakan developer tidak mau, ini jadi hambatan," sebut Rusman.
Melihat berbagai persoalan yang terjadi pada sektor perburuhan, berkenaan dengan Hari Buruh Internasional 1 Mei ini Rusman meminta pemerintah provinsi dapat mengevaluasi kinerjanya pada bidang tersebut, sehingga dikemudian hari kesejahteraan para buruh mendapatkan perhatian. (Adv)
Editor: Aspian Nur