Untuk itu, Nidya meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim melihat langsung apa yang terjadi dengan perusahaan tersebut.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini menegaskan Pemprov Kaltim mestinya dapat melakukan intervensi kepada pimpinan perusahaan mengenai langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk mengeluarkannya dari kondisi yang tidak diinginkan itu.
"Maksud saya pemerintah turunkan tim teknis untuk menganalisa perusahaan tersebut, bagaimana yang bisa kita lihat perusda yang rugi maupun untuk bagaimana," tegas Nidya Senin (27/3/2023).
Adanya aduan yang sampai ke telinganya itu ia harap dapat disikapi, belum lagi sebelumnya ia mendapatkan informasi jika perusda tersebut juga sempat meminta untuk penambahan penyertaan modal dari Pemprov Kaltim, namun baginya hal itu perlu melalui pertimbangan yang sangat matang.
"Mau pemerintah berikan penambahan atau tidak juga semestinya harus turun, dicek dulu, sampai kepada potensi bisnis ke depan bagaimana, kalau masih potensi jalan, kalau tidak ngapain dipertahankan," tegasnya.
Disinggung mengenai tepatnya aduan yang seperti apa, Nidya menyebutkan masih belum mengetahui pasti, hanya saja yang diperoleh pihaknya aduan itu mengenai tagihan yang belum terbayarkan. (Adv)
Editor: Rusdianto