Menurut Saleh upaya dengan mengajukan kembali jadi salah satu upaya yang bisa dilakukan agar status tanpa penempatan itu dapat berubah sesuai dengan harapan. Pertimbangan yang bisa diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim salah satunya mengenai pemetaan kebutuhan guru yang ada di Benua Etam.
"Ajukan kembali yang lolos PPPK dengan status tanpa penempatan ini untuk diformasikan lagi menjadi lolos PPPK dengan pertimbangan dinas seperti memberikan semacam mapping pemetaan kebutuhan guru," ucap Salehuddin Senin (27/3/2023).
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini membeberkan dalam jangka waktu dari 2023 sampai 2025 mendatang akan memasuki masa pensiun pada posisi tenaga pendidik yang besar-besaran, tak heran jika usulan tersebut harus didorong agar dapat menutupi potensi adanya kekurangan tenaga pendidik.
"Demikian di Kaltim saya nilai hampir 30 sampai 40 persen guru dan tenaga pendidikan di Kaltim akan mengalami pensiun, kalau ini terus berlanjut banyak sekolah yang mengalami kekurangan guru," jelasnya.
Saleh menjelaskan setidaknya data yang berhasil ia himpun sebanyak 567 guru Sekolah Menengah Atas (SMA) yang telah lolos dalam seleksi PPPK namun berstatus tanpa penempatan, akan tetapi dari besaran angka itu masih belum termasuk guru-guru yang ikut melalui jalur Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Mereka yang lolos dengan status tanpa penempatan masih bertaruh mengadu nasib, sebagian dari mereka ada yang masih mengajar namun dengan status honorer. "Posisinya sebenarnya sudah lolos di passing grade, jadi kalau bicara soal nilai dan berberapa kelengkapan yang lain, mereka sudah lulus sebenarnya dan berhak menyandang status PPPK," tutupnya. (Adv)
Editor: Rusdianto
