1 menit baca428 kali dibaca
Penulis: Claudius Vico
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, berencana melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kaltim.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Bapemperda, Salehuddin setelah menerima langsung kunjungan dari DPRD Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) saat berkonsultasi mengenai pemberian honor kepada penyelenggara lembaga adat yang ada di Mahulu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Namun melalui aturan tidak bisa dilakukan, makanya kami kasih usulan seperti di Kukar (Kutai Kartanegara) honor itu diberikan kepada penyelenggara setelah pelaksanaan Acara Adat Erau," ujarnya Minggu (12/2/2023).
Kendati demikian Saleh mengakui, bisa atau tidaknya mengenai pemberian honor bergantung pada regulasi yang mengatur, sehingga ia menjelaskan pihaknya mendapatkan usulan untuk dapat melakukan revisi terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2015.
"Kami tampung dan akan kami coba bicarakan kepada Bapemperda mengenai hal yang telah disampaikan," sebutnya.
Usulan itu ditampung lantaran urgensi menjaga lembaga adat juga sangat dibutuhkan di Kaltim, terkhusus beberapa kabupaten dan kota yang masih berdampingan erat dengan aturan adat yang juga turut mengikat, sehingga pembinaan, pengawasan hingga pembiayaan menurutnya jadi tanggung jawab yang perlu ditambahkan dalam regulasi tersebut. (Adv)
Editor: Rusdianto
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
7 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
