Di Kaltim berkisar seluar 2 juta hektare lahan yang digunakan untuk perkebunan sawit, hanya konflik saja yang dirasakan oleh masyarakat dan pemda.
"Saya kira yang mendasar itu bahwa Gubernur Isran Noor sudah mulai dan menyuarakan untuk ada DBH di sektor perkebunan sawit. Karena dari 2 juta hektare sawit yang ada di Kaltim, yang kita dapatkan hanya sengketa lahan," kata Anggota Komisi II DPRD Kaltim Ismail.
DPRD Kaltim pun kata dia, akan memberikan dukungan terhadap kehendak gubernur terkait hal itu. Menurut dia, negara harus berpikir untuk adanya DBH dan seharusnya dibuat trobosan.
"Kita sangat mendukung apa yang disampaikan gubernur, saya berharap ini didukung pemerintah kabupaten kota yang ada di Kaltim, termasuk kalangan NGO (Non Government Organisation, Red)," tuturnya.
Politikus Partai Nasdem ini mengaku yang mau dilakukannya semata-mata karena Kaltim memiliki potensi untuk mendapatkan penerimaan yang maksimal.
"Kita secara utuh harus berikan dukungan ke gubernur, gak bisa kita biarkan bergerak sendiri. Kita harus saling support," pungkasnya.
Menurutnya, perlu ada suara yang sama untuk mencari alternatif demi peningkatan PAD. Karena tidak dapat hanya bertumpu pada migas, sementara sektor lain tidak dimaksimalkan.
"Saya sebagai anggota Komisi II sangat mendukung itu, mudah-mudahan eksekutif legislatif dan segala pihak duduk bersama merumuskan langkah-langkah agar ada kontribusi riil," harap Ismail. (adv)
Penulis: Faishal Ays
Editor: Supiansyah
