Ketua Komisi III Soroti Ketidakhadiran Gubernur dan Wakil Gubernur di Rapat Paripurna DPRD Kaltim

"Berbagai persoalan di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat dan lainnya akan sulit diselesaikan secara cepat dan tepat karena kepala daerah tidak mendengar langsung ketika persoalan tersebut disampaikan. Kalau usulan fraksi menunggu rapat paripurna selanjutnya itu ada jeda waktu. Paling tidak kepala daerah mendengar langsung apa yang menjadi masukan fraksi yang didapat dari menyerap berbagai persoalan yang ada di Kaltim. Oleh sebab itu ke depan, pada rapat paripurna tentang tanggapan pemerintah saya meminta agar dari pihak pemerintah provinsi tidak diwakili melainkan Gubernur," katanya.

Ia mencontohkan, salah satu masukan bagi pemerintah provinsi terkait rencana kenaikan tambahan penghasilan pegawai padahal pendapatan daerah cenderung menurun akibat dari lesunya perekonomian di masa pandemi covid-19.

"Idealnya harus diseuaikan dengan PAD. Kalau tambahan tunjangan pengawai dinaikan ya anggaran untuk menyerap aspirasi masyarakat atau reses jangan dikurangi sebab rencananya akan diturunkan," harapnya. (Adv/*2)

Editor: Bambang Irawan

Ketua Komisi III Soroti Ketidakhadiran Gubernur dan Wakil Gubernur di Rapat Paripurna DPRD Kaltim

Berita Terkait

Maknai Hari Kesaktian Pancasila, Dispora Kutim Dorong Pemuda Ambil Peran dalam Pembangunan

Hari Kesaktian Pancasila, Bupati Kutim Ajak Generasi Muda Hayati Nilai Pancasila

Ruang Fiskal Berau Terbatas, APBD Perubahan 2026 Diprioritaskan Belanja Wajib dan Layanan Dasar

Atasi Kelangkaan Solar Nelayan, DLHK Kukar Sulap Sampah Plastik jadi BBM

Dana Kurang Salur Rp3 Triliun Segera Cair, Struktur Fiskal Kukar Diproyeksi Melonjak di 2027

Sekda Sunggono Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kukar

Niat Bersihkan Lahan, Pria di Samboja Justru Picu Kebakaran Dua Hektare

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini