Kunjungan ke Balikpapan, DPRD Kaltim Soroti Bankeu dan Pemerataan Pendidikan

Kunjungan tersebut melibatkan dua alat kelengkapan dewan, yakni Badan Anggaran dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), dengan fokus utama pada pembahasan anggaran. “Fokusnya memang lebih banyak ke anggaran karena itu yang paling krusial di Kota Balikpapan,” kata Nurhadi kepada Korankaltim.com Rabu (6/5/2026).

Selain dirinya juga menyinggung persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat memicu aksi unjuk rasa pada 4 Mei lalu dan menilai kondisi tersebut menjadi ironi bagi Balikpapan yang dikenal sebagai Kota Minyak.

“Lucu juga kalau Balikpapan sebagai Kota Minyak, tapi sopir mengeluhkan kelangkaan minyak. Itu tadi sempat kami pertanyakan,” papar Nurhadi.

Isu lain yang menjadi perhatian adalah kepastian transfer bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kaltim untuk tahun anggaran 2026 dan 2027.

Adanya informasi bahwa Bankeu melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD berpotensi tidak tersedia pada 2027, yang hingga kini masih menjadi perdebatan antara legislatif dan eksekutif di tingkat provinsi. “Informasinya Bankeu melalui pokir DPRD kemungkinan tidak ada di 2027. Ini masih jadi perdebatan dengan pihak eksekutif,” ungkapnya.

Meski demikian usulan Bankeu melalui organisasi perangkat daerah (OPD) masih dapat berjalan. Namun kondisi tersebut dinilai dapat berdampak pada peran DPRD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pokir DPRD selama ini menjadi salah satu instrumen penting dalam merealisasikan hasil reses anggota dewan. Dalam satu tahun, setiap anggota DPRD melakukan tiga kali reses dengan total sekitar 36 titik aspirasi yang mayoritas berkaitan dengan pembangunan fisik. “Kalau tidak bisa direalisasikan, tentu akan menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat terhadap DPRD,” sebut Nurhadi.

Di sektor pendidikan ada rencana pembangunan tiga fasilitas pendidikan pada 2026, yakni dua unit sekolah baru di kawasan Islamic Center dan Wika, serta penambahan ruang kelas baru (RKB) di SMA Negeri 7 Balikpapan di wilayah Lamaru.

Namun dirinya mengingatkan pentingnya pemerataan pembangunan sekolah, mengingat saat ini konsentrasi fasilitas pendidikan masih dominan di wilayah Balikpapan Selatan.

Pengembangan pendidikan tidak hanya difokuskan pada SMA, tetapi juga mencakup SMK guna menjawab kebutuhan masyarakat. “Selatan itu sudah cukup banyak sekolah. Kita juga harus pikirkan wilayah Utara, Timur, dan Tengah yang masih membutuhkan, khususnya untuk SMA,” tutup Nurhadi.

Editor: Aspian Nur

Kunjungan ke Balikpapan, DPRD Kaltim Soroti Bankeu dan Pemerataan Pendidikan

Berita Terkait

Angin Kencang Terjang Sambaliung Berau, Atap Rumah Warga Terbang

Pesta Adat Berau Bakal Disatukan, Disbudpar Bidik Event Budaya Berskala Nasional

Satpol PP PPU Ajukan Raperda Ketertiban Umum Baru

Pemkab PPU Siapkan Sanksi Tegas untuk Kepala OPD yang Tak Hadir di Rapat Paripurna

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Ada 2.364 Kasus Diare di Kubar Hingga Akhir Bulan Ini, Dinkes Ingatkan Masyarakat Jaga Air Konsumsi

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini