“Kondisi sekarang ini LPG 3 kg ada masalah dari sisi kuota tiap tahun menambah terus. Padahal subsidi sudah ditetapkan diupayakan tidak luber. Ternyata masalahnya, pengguna elpiji 3 kg tidak tepat sasaran. Padahal ada surat edaran menteri ESDM (Energi Sumber Daya Mineral). Untuk menertibkan itu, pemerintah pusat pertama minta PNS tidak gunakan elpiji 3 kg,” kata Sri, kemarin.
Bagi PNS di Balikpapan, menurut Sri, pekan lalu telah mengeluarkan edaran kepada PNS, agar tidak lagi menggunakan elpiji 3 kg, dan beralih menggunakan elpiji 5 kg.
“Tidak ada sanksi untuk sekarang (bagi PNS Balikpapan), karena distribusi masih distribusi terbuka. Nanti, kedepan kalau pemerintah sudah buat sistem dengan distribusi tertutup, pasti ada sanksi,” terangnya.
“Di pemerintah pusat, sedang menyusun program distribusi elpiji 3 kg secara tertutup. Bahwa yang menerima, adalah orang-orang yang tepat, sesuai sasaran bagi orang miskin, tidak mampu,” sambungnya.
“Dimaksud distribusi tertutup ini, kan sekarang kita ada kartu Indonesia sehat, ada kartu keluarga harapan, ada rastra, nanti semuanya diintegrasikan jadi satu kartu,”
“Kartu ini berupa uang seperti e-money. Yang mengisi pemerintah pusat melalui APBN. Isinya untuk keperluan tertentu seperti beli beras, beli gula dan minyak goreng. Nanti elpiji akan dimasukan ke sini, dan disubsidi pemerintah,” terangnya. (din)
“Kondisi sekarang ini LPG 3 kg ada masalah dari sisi kuota tiap tahun menambah terus. Padahal subsidi sudah ditetapkan diupayakan tidak luber. Ternyata masalahnya, pengguna elpiji 3 kg tidak tepat sasaran. Padahal ada surat edaran menteri ESDM (Energi Sumber Daya Mineral). Untuk menertibkan itu, pemerintah pusat pertama minta PNS tidak gunakan elpiji 3 kg,” kata Sri, kemarin.
Bagi PNS di Balikpapan, menurut Sri, pekan lalu telah mengeluarkan edaran kepada PNS, agar tidak lagi menggunakan elpiji 3 kg, dan beralih menggunakan elpiji 5 kg.
“Tidak ada sanksi untuk sekarang (bagi PNS Balikpapan), karena distribusi masih distribusi terbuka. Nanti, kedepan kalau pemerintah sudah buat sistem dengan distribusi tertutup, pasti ada sanksi,” terangnya.
“Di pemerintah pusat, sedang menyusun program distribusi elpiji 3 kg secara tertutup. Bahwa yang menerima, adalah orang-orang yang tepat, sesuai sasaran bagi orang miskin, tidak mampu,” sambungnya.
“Dimaksud distribusi tertutup ini, kan sekarang kita ada kartu Indonesia sehat, ada kartu keluarga harapan, ada rastra, nanti semuanya diintegrasikan jadi satu kartu,”
“Kartu ini berupa uang seperti e-money. Yang mengisi pemerintah pusat melalui APBN. Isinya untuk keperluan tertentu seperti beli beras, beli gula dan minyak goreng. Nanti elpiji akan dimasukan ke sini, dan disubsidi pemerintah,” terangnya. (din)