“Pemerintah sudah memberikan waktu kan paling akhir sampai Desember nanti kepada pengembang, untuk menyelesaikan perbaikan bozem,” kata Ketut, kepada wartawan, usai bertemu dengan Komisi III DPRD Balikpapan, kemarin.
Ketut menggarisbawahi, pengembang yang membandel, dan tidak melakukan perbaikan, nantinya akan dia laporkan ke Wali Kota Rizal Effendi. “Beliau (Wali Kota) yang akan memberi sanksi,” kilahnya.
Diterangkan Ketut, ada kendala dalam proses monitoring kepada 25 pengembang di DAS (Daerah Aliran Sungai) Ampal. Terutama bagi pengembang yag tidak lagi melakukan aktivitas pembangunan, hingga pelacakan keberadaan pengembang. “Seperti perumahan Bangun Reksa, kan sekarang pengembangnya sudah tidak ada lagi,” sebut dia mencontohkan.
Sementara, Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan Nazarudin mengakui, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Disperkim yang berlangsung tertutup, membahas khusus perumahan Green Valey, yang diberi waktu sepekan, untuk melakuan revisi siteplan.
“Kami minta mereka (Green Valley) revisi siteplan, setelah itu mereka lanjutkan dengan fisik perbaikan. Kita berikan waktu 10 hari untuk melakukan perbaikan dari sekarang (kemarin),” tegasnya.
Sementara soal pengemban yang tidak bisa lagi dilacak keberadaan, Nazarudin mengaku pihaknya belum membahas sampai ke situ. “Belum ke situ tadi. Kita memang persoalkan minimnya pengawasan di lapangan, dan ini jadi persoalan utama,” terangnya lagi.
Ditanya soal beredarnya kabar dugaan main mata pengembang dengan sejumlah dinas, Nazaruddin enggan mengomentarinya.
“Yang jelas, kerjakan sesuai dengan aturan yang berlaku saja,” demikian Nazaruddin. (din)
“Pemerintah sudah memberikan waktu kan paling akhir sampai Desember nanti kepada pengembang, untuk menyelesaikan perbaikan bozem,” kata Ketut, kepada wartawan, usai bertemu dengan Komisi III DPRD Balikpapan, kemarin.
Ketut menggarisbawahi, pengembang yang membandel, dan tidak melakukan perbaikan, nantinya akan dia laporkan ke Wali Kota Rizal Effendi. “Beliau (Wali Kota) yang akan memberi sanksi,” kilahnya.
Diterangkan Ketut, ada kendala dalam proses monitoring kepada 25 pengembang di DAS (Daerah Aliran Sungai) Ampal. Terutama bagi pengembang yag tidak lagi melakukan aktivitas pembangunan, hingga pelacakan keberadaan pengembang. “Seperti perumahan Bangun Reksa, kan sekarang pengembangnya sudah tidak ada lagi,” sebut dia mencontohkan.
Sementara, Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan Nazarudin mengakui, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Disperkim yang berlangsung tertutup, membahas khusus perumahan Green Valey, yang diberi waktu sepekan, untuk melakuan revisi siteplan.
“Kami minta mereka (Green Valley) revisi siteplan, setelah itu mereka lanjutkan dengan fisik perbaikan. Kita berikan waktu 10 hari untuk melakukan perbaikan dari sekarang (kemarin),” tegasnya.
Sementara soal pengemban yang tidak bisa lagi dilacak keberadaan, Nazarudin mengaku pihaknya belum membahas sampai ke situ. “Belum ke situ tadi. Kita memang persoalkan minimnya pengawasan di lapangan, dan ini jadi persoalan utama,” terangnya lagi.
Ditanya soal beredarnya kabar dugaan main mata pengembang dengan sejumlah dinas, Nazaruddin enggan mengomentarinya.
“Yang jelas, kerjakan sesuai dengan aturan yang berlaku saja,” demikian Nazaruddin. (din)
