Dia juga mengaku cukup prihatin dengan banyak peserta yang baru mendaftar saat keadaan sakit. Padahal proses kepengurusan baru berlaku 14 hari ke depan setelah mendaftar sehingga tidak mendapatkan manfaat yang optimal.
“Contoh kemarin kami dari rumah sakit menemukan suaminya jatuh kecelakaan ternyata dia tidak punya kartu. Ketentunya kalau dia bayar mandiri itu 14 hari baru boleh bayar, setelah itu baru bisa aktif. Kami mohon bantuan agar mendorong masyarakat yang belum menjadi perserta segera meskipun ya untuk jaga-jaga ya kalau tidak mampu kelas tiga. Sehingga apapun kasusnya proteksinya aman,” imbuhnya, belum lama ini.
Disamping itu yang perlu dilakukan kembali yakni agar dinas sosial melakukan pendataan masyarakat miskin agar di tahun mendatang jika ada perubahan data maka data validnya sudah tersedia.
Selanjutnya pihaknya dia juga meminta rumah sakit-rumah sakit dan puskesmas melakukan peningkatan kualitas pelayanan sehingga akses peserta ke fasilitas kesehatan tidak terganggu lagi dengan keterbatasan kemampuan keaungan.
“PR selanjutnya bagaimana hubungan dokter dengan pasien itu dibangun. Ada relationship yang bagus kalau pasien dilayani dengan lebih nyaman sebenarnya sudah menyembuhkan 60 persen,” tuturnya.
Menurutnya perbaikan prasarana, akreditasi dan membangun hubungan dengan pasien yang baik, sudah termasuk hal-hal yang masuk dalam focus perhatian Kementerian Kesehatan dalam pelayanan BPJS kesehatan ini.
Upaya yang dilakukan untuk memastikan itu terjadi yakni banyak turun ke lapangan ke rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
“Kelapangan langsung melihat langsung bagaimana melihat antrian, melihat kenyamanan dari ruangan-ruangan . Itukan sangat berpengaruh dengan adanya program JKN ini rumah sakit itu sebenarnya menerima pendapatkan jauh jika dibandingkan sebelum ada JKN,” tandasnya.
Tinjauan ke lapangan ini menurutnya dilakukan oleh timnya dan itu dilakukan setiap saat sejak awal. Dari hasil tinjuan ini diakui rumah sakit-rumah sakit melakukan penyesuian diri.
“Kalau yang best practice itu rumah sakit Pelni Jakarta itu bagus sekali. Dulu pernah kita tidakkerjasamakan karena ada beberapa yang belum selesaikan. Tapi begitu dia buka kerjasam dengan kita, mereka buka 23 konter sehingga antrian lebih. Karena mau tidak mau seluruh rumah sakit pemerintah atau swasta dia darimana lagi pasien kan dari peserta JKN. Memang perubahan pelayanan di rumah sakit itu ada yang cepat berubah ada mengikuti dari belakang ,” terangnya.
Peningkatan pelayanan juga terkait pula dari akreditasi rumah sakit itu. Akreditasi berkaitan dengan peningkatan sarana dan prasarana hingga pengaturan limbah dan melayani pasien juga telah diatur.
“Jadi sebenarnya kinerja rumah sakit bukan hanya dari kita yang melakukan review tapi juga Menkes terkait kualitas pelayanan yang diberikan. Kita juga adaklausul kontrak ini, rumah sakit menyalahi kontrak maka tingkatan perinagatn satu, dua hingga pencabutan,” jelasnya.
Dia menyebut di Balikpapan sejumlah rumah sakit yang menjadi percontohan dalam pelayanan kesehatan yakni RSKD, RSP Balikpapan. (din)
