Aspal mengelupas, lubang besar menganga di sejumlah titik, hingga genangan air yang muncul setiap kali hujan, menjadi keluhan sehari-hari para pengguna jalan.
Tidak sedikit kecelakaan lalu lintas yang terjadi, namun hingga kini belum ada penanganan serius dari pihak berwenang.
Melihat kondisi tersebut, Komisi III DPRD Kaltim mengambil langkah cepat. Tidak hanya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), rombongan komisi bersama pihak terkait juga turun langsung meninjau lokasi, Rabu (27/8/2025).
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, yang memimpin peninjauan menyampaikan kritik keras atas lambannya penanganan kerusakan jalan tersebut.
Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan menyangkut keselamatan masyarakat dan keberlangsungan roda ekonomi daerah.
Alasan keterbatasan anggaran juga tidak bisa lagi dijadikan tameng. Terlebih, jalan tersebut telah berkali-kali memakan korban kecelakaan.
“Kalau terus dibiarkan, bukan mustahil ada nyawa yang melayang. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jangan main-main dengan keselamatan masyarakat,” tegas Abdulloh.
Politikus Partai Golkar itu menegaskan, jalan menuju PT KKT memiliki arti strategis. Ruas tersebut merupakan pintu gerbang Kawasan Industri Kariangau, jalur utama distribusi barang, hingga akses transportasi ribuan pekerja.
“Kalau infrastruktur menuju kawasan industri saja tidak layak, bagaimana mungkin investor percaya pemerintah serius mendukung pertumbuhan ekonomi? Jalan ini bukan sekadar aspal, tapi simbol keseriusan pemerintah dalam membangun Kaltim,” ujarnya.
Abdulloh menambahkan, jika alasan anggaran menjadi kendala, pemerintah semestinya mencari solusi konkret. Opsi pergeseran anggaran, pengajuan tambahan melalui APBD maupun APBN, hingga langkah perbaikan darurat sebagai pilihan yang tidak boleh diabaikan.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah aksi nyata, bukan janji. Jangan biarkan warga menanggung risiko kecelakaan setiap hari hanya karena alasan teknis anggaran,” katanya.
Komisi III DPRD Kaltim memastikan hasil peninjauan lapangan bersama sejumlah pihak terkait tidak berhenti di meja rapat semata.
DPRD Kaltim mendesak agar Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim maupun instansi terkait segera menunjukkan komitmen nyata.
“Kami tidak ingin kunjungan ini hanya menjadi catatan protokol. Masyarakat menunggu bukti nyata. Apakah pemerintah pusat melalui BBPJN berani menjawab tuntutan ini, atau justru membiarkan jalan rusak di Kariangau terus menjadi saksi kelalaian negara? Kita akan lihat keseriusannya,” pungkasnya.
Editor: Erwin