“Jumlah pasti berapa dikurangi kami belum tahu. Kemarin kordinasi dengan Kementerian mereka akan bersurat tentang kuato diberikan kepada kabupaten kota 2018. Ini menunggu pengesahan APBN 2018,” sambungnya.
Saat ini menurut Arzaedi sedang dilakukan pembahasan APBN 2018 antara pemerintah dengan DPR RI. Alasan perubahan jatah jargas ini kemungkinan salah satunya karena deficit anggaran. Selain itu juga adanya penambahan daerah kabupaten kota yang minat menerima program jargas. “ Itu kemungkinan salah satunya ada penambahan kabupaten kota yang minat pada program jargas ini,” tandasnya.
Ditanya kelanjutan pembangunan jargas kota Balikpapan, saat ini mengalir di tiga kelurahan yakni Karang Jati, Sumber Rejo dan Karang Rejo. Nantinya pemasangan lanjutan merambat sesuai batas yang ada di kelurahan yang sudah terpasang jargas.
“Tidak jauh supaya lebih efisien maka pengembangan itu merambat. Sementara ini kan di kelurahan Karang Jati, Sumber Rejo dan Karang Rejo nanti bisa bergeser ke keluruhan sebelahnya seperti Gunung Sari Ulu berbatasan Sumber Rejo atau Gunung Samarinda yang berbatasan dengna Karang Rejo, dan Karang Jati yang berbatasan langsung dengan mekarsari. Pengembangan merambat tidak ada lompatan,” jelasnya lagi.
Jika sesuai usulan pemkot, dibutuhkan sedikitnya 30 ribu jaringan gas sambungan rumah namun hanya disetujui 17 ribu tapi itupun mengalami pengurangan jatah.
“Usulan dari kelurahan dan mereka yang tahu persis minat pemasangan jargas ini. Kita disini menghimpun dan secara keseluruhan 30 ribu SR dan pak wali kota menyurat ke Kementerian ESDM. Usulan awal itu dianggaran direncanakan 17 ribu. Tapi itu belum melalui pembahasan APBN 2018. Hasil kordinasi di lapangan dengan ESDM ini 17 ribu kemungkinan bisa berkurang dikarenakan adanya penambahan kabupaten kota yang minat pemasangan jargas,” tukasnya. (din)