“Blusukan saja tak cukup memberi solusi terhadap persoalan banjir di kota ini. Yang diperlukan aksi nyata, bagaimana cara agar tidak banjir lagi dan perbaiki lingkungan ini seperti dulu,” ungkap Koordinator Aliansi Gerakan Tolak Banjir, Yosep Wahyudi.
Ia mengusulkan akan menghentikan atau moratorium izin pembukaan lahan baru, menyusul banyak lahan baru dibuka untuk pembangunan perumahan. Karena persoalan banjir, sebagian aktifitas masyarakat lumpuh sehingga dinilai perlu melakukan moratorium izin pembukaan lahan baru.
“Seharusnya izin pembukaan lahan baru juga harus memperhatikan kondisi lingkungannya, sesuai dengan aturan pemerintah seperti pembangunan bozem sebagai pengendali air hujan untuk tidak langsung ke jalan,” kata dia dikutip dari cendananews.com, Rabu (6/9).
Yosep juga meminta agar menindak tegas pengembang yang tidak ikuti aturan dan tidak memenuhi kewajibannya dalam membangun bozem. “Berikan sanksi kepada pengembang yang nakal. Kita ingin Balikpapan bebas dari banjir seiring pembangunan kota yang terus berjalan,” tegasnya.
Selain itu, untuk mewujudkan visi dan misi kota nyaman dihuni terkait bidang lingkungan, agar segera merealisasikan program Ruang Terbuka Hijau (RTH). Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup RTH yang ada baru mencapai 50-an, dan ditargetkan 97 RTH.
Kabag Pemerintah Sekretariat Kota Balikpapan, Masrani mengatakan, akan mengeluarkan moratorium buka lahan baru.
Hal yang sama juga dikatakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan Tara Alorante, bahwa bahwa solusi banjir untuk jangka pendek adalah melakukan pengerukan sedimen di sejumlah drainase dan bendali, agar mampu menampung air hujan yang lebih besar. (cn)
“Blusukan saja tak cukup memberi solusi terhadap persoalan banjir di kota ini. Yang diperlukan aksi nyata, bagaimana cara agar tidak banjir lagi dan perbaiki lingkungan ini seperti dulu,” ungkap Koordinator Aliansi Gerakan Tolak Banjir, Yosep Wahyudi.
Ia mengusulkan akan menghentikan atau moratorium izin pembukaan lahan baru, menyusul banyak lahan baru dibuka untuk pembangunan perumahan. Karena persoalan banjir, sebagian aktifitas masyarakat lumpuh sehingga dinilai perlu melakukan moratorium izin pembukaan lahan baru.
“Seharusnya izin pembukaan lahan baru juga harus memperhatikan kondisi lingkungannya, sesuai dengan aturan pemerintah seperti pembangunan bozem sebagai pengendali air hujan untuk tidak langsung ke jalan,” kata dia dikutip dari cendananews.com, Rabu (6/9).
Yosep juga meminta agar menindak tegas pengembang yang tidak ikuti aturan dan tidak memenuhi kewajibannya dalam membangun bozem. “Berikan sanksi kepada pengembang yang nakal. Kita ingin Balikpapan bebas dari banjir seiring pembangunan kota yang terus berjalan,” tegasnya.
Selain itu, untuk mewujudkan visi dan misi kota nyaman dihuni terkait bidang lingkungan, agar segera merealisasikan program Ruang Terbuka Hijau (RTH). Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup RTH yang ada baru mencapai 50-an, dan ditargetkan 97 RTH.
Kabag Pemerintah Sekretariat Kota Balikpapan, Masrani mengatakan, akan mengeluarkan moratorium buka lahan baru.
Hal yang sama juga dikatakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan Tara Alorante, bahwa bahwa solusi banjir untuk jangka pendek adalah melakukan pengerukan sedimen di sejumlah drainase dan bendali, agar mampu menampung air hujan yang lebih besar. (cn)
