Sering Kebanjiran, Kantor DPRD Digeruduk Pedemo

BALIKPAPAN - Kantor DPRD Balikpapan, jadi sasaran aksi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Tolak Banjir, yang berlangsung di Selasa (5/9) kemarin. Aksi itu berangkat dari serangkaian kejadian banjir, yang belakangan kerap melanda Balikpapan.

Mengacu pada misi Pemkot, Balikapapan sebagai kota layak huni, pedemo menuntut Pemkot segera membereskan persoalan banjir.

Korlap aksi, Yosep Wahyudi mengkritisi bahwa banjir yang terjadi, dikarenakan banyaknya pengembang perumahan yang mendapat izin untuk melakukan pengupasan lahan.

 “Selain itu pengembang juga tidak membuat bozem, satu pengembang nakal saja seharusnya langsung diatasi,” ucap Yosep dalam orasinya.

Yosep menyebut, ada 25 pengembang nakal, yang masih melakukan aktivitas pembangunan, dan disikapi Pemkot dengan kegamangan. “Kenapa bisa terjadi di Balikpapan?” tanya Yosep.

Dia juga menyoroti terkait menurunnya anggaran penanganan dan pencegahan banjir, yang kian menyusut sejak 2013 hingga tahun ini. “Kenapa anggaran banjir sangat sedikit? dan lebih besar dari pada anggaran pembangunan gedung dewan. Evaluasi itu seperti apa,” sesalnya.

Masih menurut Yosep, anggaran penanganan banjir pada 2013 lalu sebesar Rp 123 miliar dan terus menurun hingga saat ini, menjadi hanya Rp 1,5 miliar.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Haris mengungkapkan bahwa persoalan banjir, khususnya normalisasi aliran sungai di sungai ampal dianggarkan mencapai Rp270 miliar.

“Setiap tahun dianggarkan untuk mengatasi banjir, tapi selalu menjadi Silpa karena terbentur di pembebasan lahan,” kata Haris, saat menemui pedemo.

Dia juga menegaskan bahwa terkait adanya temuan 25 pengembang nakal, sudah diberikan surat peringatan kedua.

“Kami juga minta pemerintah untuk tegas karena banjir sudah meluas,”tandansya. (yud)