Polisi-TNI Antisipasi Sebaran Anti Pancasila

BALIKPAPAN - Kapolda Kaltim Irjen Safaruddin dan Kasdam VI Mulawarman Brigjen TNI Nur Rahman, memberikan pengarahan kepada ratusan kepala sekolah dan guru agama PNS, di lingkungan Pemkot Balikpapan. Mereka mendapatkan pengarahan, untuk antisipasi paham anti radikalisme dan anti Pancasila, dari TNI dan Polri di aula Pemkot, Selasa (25/7) kemarin.

Pangarahan ini dalam rangka memberikan pemahaman yang benar kepada kepala sekolah tingkat SD hingga SMA dan sederajat, guru agama, dan pimpinan pondok pesantren di Balikpapan, terhadap pola pengajaran yang sesuai paham Pancasila, termasuk pemahaman kepada siswa generasi mengenai cara bernegera.

“Harus beri kita berikan keyakinan kepada guru yang akan mengajarkan kepada genarasi muda kita, harus yakin bahwa Pancasila ini adalah dasar negara yang kita sepakati sebelum merdeka. Nilai-nilai Pancasila adalah yang berkembang di masyarakat, seperti Sumpah Pemuda, yang diformalkan setelah merdeka,” kata Safaruddin.

Dia menjelaskan, mengulas sepanjang sejarah diakui banyak gangguan–gangguan pada idelogi Pancasila. Namun hal itu dapat ditangani, karena semua sepakat mengenai Pancasila dan NKRI.

“Karena kalau Pancasila tidak adanya NKRI juga bubar. Karena kita dari keanekaragaman itu Bhineka tunggal Ika. Karena kita harus pertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan dasar Pancasila,” jelasnya.

Untuk itu pemahaman mengenai Pancasila harus dilakukan sedini mungkin, sebagai harga mati yang tidak boleh lagi dipermasalahkan.

Dalam paparannya, Safaruddin mengulas konsep demokrasi liberal yang dinilai kebablasan. Padahal demokrasi ini masyarakat belum siap, baik perilaku maupun tingkat kesejahteraan masyarakat. Akibatnya demokrasi yang bebas ini banyak menimbulkan persoalan di masyarakat. 

“Hilang gotong royong kita, tegur sapa tidak ada lagi karena perbedaan partai,” ujarnya.

Kegiatan yang dipandu, Ketua DPRD kota Abdulloh dan diikuti Kasdam Mulawarman Brigjen TNI Muhammad Nur Rahmad, Kepala Kandepag Balikpapan Hakimin Pattang. Sempat dihadiri Wali Kota, namun tidak sampai selesai karena alasan kesehatan.

Safaruddin mengakui kegiatan ini bagian dari tindaklanjut perkembangan situasi pengajaran di sekolah, yang mulai ada indikasi penyampaian ajaran yang kurang sepaham dengan Pancasila.

“Karena ada guru yang seperti itu ya kita harus sampaikan bahwa itu tidak benar. Kita harus betulkan, agar tidak ada lagi  terjadi seperti kejadian itu,” demikian Safaruddin menerangkan. (din)