“Spanduk yang ada, sementara ya terpasang. Itu soal ahli waris. Kecuali kalau sudah selesai, mungkin bisa dibuka lagi,” kata Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Samarinda, Bambang Irawan, kepada wartawan, kemarin.
Dia menerangkan, setelah beberapa kali terjadi pergantian, Kepala SMPN 3 yang baru menjabat, kurang bersosialisasi dan berkomunikasi bersama dengan warga setempat. Rencananya, persoalan itu akan dibawa ke DPRD Balikpapan, untuk mencari jalan keluar terbaik. “Baru kali ini terjadi fatal sekali. Kalau tahun sebelumnya, bisa dimediasi,” ujar Bambang.
Sebelumnya oleh warga sempat dilakukan pertemuan antara Lurah dan LPM serta ahli waris, sehubungan dengan PPDB online. “ Ternyata anak di RT 24 dan 25 tertolak, karena nilai akhir tidak terpengaruh syarat. Itu lewat jalur BL (Bina Lingkungan), “ kata Ketua RT 24 Mulyono, yang juga ahli waris.
“Kalau usulan kita ada 13 anak yang daftar dari RT 24 ada 6 anak dan RT 25 ada 7 anak. Tapi ternyata ada 3 yang terpenuhi. Dan sisa 10 tidak diterima karena nilainya,” ungkap Mulyono.
Sehingga pilihan hanya di SMPN 6 dan SMPN 22. Namun demikian, lagi–lagi, mereka tidak dapat mendaftarkan di kedua sekolah itu, dengan alasan kondisi ekonomi menengah ke bawah.
“Mereka tidak bisa masuk jalur keluarga miskin (di SMP 6 dan 22), karena tidak punya kartu gakin. Dia memang keluarga kurang mampu,” tandasnya.
Bambang menambahkan, soal jalan masuk sekolah yang dipasang spanduk, menurut Bambang sejak sekolah berdiri 1977, lahan jalan masuk memang milik warga. Namun untuk kepentingan bersama, akhirnya dijadikan akses jalan masuk. “Dulu tidak bisa dilalui mobil. Jadi, semua berembuk saat itu, dan SMPN 3 meminta lahan warga digunakan. Nah,ahli waris ini adalah Pak Mul di RT 24 dan keluarganya,” demikian Bambang. (din)
