“Detail Engineering Design (DED) juga belum diupayakan karena terganjal status lahan. Tapi, kalau sudah selesai, pasti anggarannya diusulkan,” kata Muhammad Saufan kepada Koran Kaltim (5/12).
Tak ayal, kondisi ini membuat kawasan penampungan sementara untuk pedagang terlihat kurang rapi dan mempersempit badan jalan. Sehingga menimbulkan kemacetan ketika jam-jam sibuk seperti pada pagi hari.
“Pembangunan Pasar Klandasan sudah ditawarkan ke pihak ketiga, tapi belum ada yang tertarik karena tak tuntasnya persoalan status lahan,” ungkap mantan Direktur Utama PDAM Tirtam Manggar ini.
Sehingga bisa saja pasar yang terletak di pusat kota Balikpapan itu kembali dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis atau UPT. “Sebenarnya ini rencana strategis pada 2015 lalu dengan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp500 miliar terdiri dari gedung parkir, wisata kuliner dan pasar rakyat dan pasar modern,” ucapnya.
Hanya saja usulan itu tertunda karena ketiadaan anggaran. “Kalau diajukan untuk DAK, ya minimal harus ada sertifikat lahannya. Nah, Pasar Klandasan belum bersertifikat,” tukas Saufan.
Sebelumnya, anggota DPRD Balikpapan, Rustam Djaseli mendesak agar pemerintah kota membenahi Pasar Klandasan karena mulai semrawut.
“Sepatutnya sudah dibenahi karena selain berada di pusat kota, juga untuk kenyamanan pengunjung. Ini terus kami kawal termasuk di anggaranya,” kata Rustam. (hn)
