Napi Perempuan Bakal Dapatkan Konseling
1 menit baca989 kali dibaca
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) kota Balikpapan, melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Balikpapan, memberikan pelayanan konseling pada napi perempuan di Rutan, maupun Lapas Balikpapan.
Puspaga merupakan layanan konseling tenaga psikolog berkualitas yang dimiliki Pemkot, di bawah kendali Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) kota.
Pelayanan Puspaga, dibuka mulai pukul 08.00 – 16.00 Wita dengan fasilitas tenaga psikolog, yang sudah memiliki izin praktek.
“Layanan Puspaga juga menyentuh ke konseling narapidana, yang ada di Rutan. Kedepan kita juga kembangkan ke LP (Lapas), tapi khusus anak,” kata Kepala DP3AKB Balikpapan Sri Wahyuningsih, kemarin.
Sri Wahyuningsih mengatakan Puspaga melayani konseling tidak hanya di dalam ruangan (indoor), melainkan juga di luar ruangan ruangan.
Di dalam ruangan, atau indoor, merupakan tenaga psikolog melayani orang yang datang untuk melakukan konseling baik itu orang tua, guru BK maupun anaknya langsung. “Mereka yang datang berkeluh kesah perubahan perilaku anak dan sebagainya,” terangnya.
Sedangkan layanan outdoor, yaitu layanan untuk komunitas ataupun sekolah yang memerlukan hingga mendatangkan psikolog. Caranya hanya menyurati dinas terkait untuk keperluan pembicara ataupun konseling, keluar pada saat jam kerja.
“Layanan outdoor dimana layanan komunitas bisa menyurati ke kami perlu pembicara psikolog kepada kami. Psikolog bisa turun ke sekolah, kalau guru BK nya tidak mampu menangani persoalan yang muncul pada siswanya,” jelasnya
Diterangkan juga, keberadaan layanan Puspaga ini sangat penting dan diperlukan, karena dengan layanan ini masyarakat yang datang melakukan konseling, ada perbaikan. Persoalan yang sering dikeluhkan itu bagaimana menangani anak yang bermasalah ataupun bagaimana pola asuh yang benar, agar ada keterbukaan antara orang tua dan anak.
Yuyun juga berharap kedepannya layanan Puspaga bisa hadir di tingkat Kelurahan dan Kecamatan secara terjadwal. Namun karena adanya keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, maka hal itu belum dapat terealisasi. (din)
