“Kalau selesai itu kan Rp125 miliar. Tapi kan kita bantu sesuai kemampuan. Kebetulan, tahun ini, kami hanya mampu berkisar Rp5 miliar,” kata Abdulloh, kemarin.
Abdulloh menerangkan, pada APBD sebelumnya, Pemkot dan DPRD telah membantu Rp45 miliar. Menurut Abdulloh, anggaran pembangunan Polres, bukan hanya dari Pemkot, melainkan juga Pemprov Kaltim, dan juga pemerintah pusat.
“Tanggungjawab (pembangunan gedung baru Polres) sebenarnya sama-sama antara pemerintah pusat dan daerah. Karena apa? Keberadaan Polres Balikpapan dan muspida lain adalah melayani masyarakat. Apabila masyarakat yang dilayani tidak nyaman, kita bisa lihat itu kepentingan Balikpapan juga,” terang Abdulloh.
“Jadi pelayanan publik di Polres menyangkut juga pelayanan pemerintah daerah. Jadi kewajiban juga Pemda untuk membantu membangun. Yang mana nanti yang menikmati juga masyarakat Balikpapan,” tambahnya.
Abdulloh berharap kedepan nantinya, pelayanan Polres Balikpapan lebih baik, sehingga kenyamanan dan kemudahan pelayanan dapat dirasakan seluruh masyarakat Balikpapan.
Sementara, Kapolres Balikpapan AKBP Wiwin Firta menerangkan, sebelumnya, Polres telah mengajukan usulan Rp25 miliar untuk pembangunan gedung kantor baru iut.
“Kemarin kita ajukan Rp 25 miliar, tapi setelah itu disetujui Rp 5 miliar. Kita terus mengupayakan untuk ada penambahan, semoga di anggaran perubahan nanti ada tambahan lagi,” kata Wiwin.
Menurutnya, anggaran tersebut memang bertujuan untuk mempercepat progres pembangunan, yang dirancang menjadi 4 lantai. “Kita ingin memberikan pelayanan ke masyarakat, dengan ruangan yang bagus dan lebih representatif. Sehingga kita bisa berikan pelayanan terbaik,” ungkap Wiwin.
Wiwin sendiri, tidak bicara dana minimal yang disetujui dari usulan kepada DPRD dan Pemkot Balikpapan. Namun yang diharapkan, memang mendapatkan anggaran maksinal.
“Kita akan bicarakan dengan Wali Kota dan Ketua DPRD, disesuaikan dengan anggaran kota aja. Nanti di anggaran perubahan, begitu dana dikucurkan langsung berjalan lagi proyek ini,” demikian Firta. (din/yud)
