Tidak Lagi Bermobil Dinas

BALIKPAPAN - Mulai tahun ini, Pemkot menerapkan pengadaan kendaraan dinas bagi pejabat di lingkungan Pemkot dan DPRD, melalui mekanisme sewa kendaraan. Sedangkan, yang sudah menggunakan mobil dinas, tidak lagi berhak menggunakannya.

“Mobil dinas maupun alat kelengkapan dewan ditarik, dan diganti dengan transport. Ini sesuai PP 18 lebih efisien. Kami mencermati dengan diganti uang transport lebih efisien seperti BBM, pemeliharaan, pemenuhan tempat parkir,” kata Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh, kemarin.

Abdulloh menerangkan, untuk kendaraan dinas di lingkungan DPRD, seluruh anggota mendapatkan hak yang sama dengan jajaran pimpinan, dalam urusan kendaraan dinas. Namun kali ini, fasilitas itu digantikan dengan uang transport.

“Kecuali mobil opersional itu kita bisa pakai dengan meminjam dari pemerintah kota. Setelah itu dikembalikan ke Pemkot,” ujarnya.

Ditanya soal dampak kinerja DPRD tidak ada kendaraan dinas, Abudlloh berpendapat kinerja kembali pada masing-masing individu. Sebab tidak menutup kemungkinan, bisa saja gaji rendah kinerja tinggi tapi juga dapat terjadi gaji besar tapi kinerja rendah karena karakter yang bersangkutan. “Barangkali pembinaan seperti ini perlu dilakukan. Mungkin workshop yang spesifik,” tambahnya.

Untuk besarannya uang transport yang diterima anggota DPRD dilakukan berdasarkan appraisal. Namun Abdulloh belum mengetahui persis dana transport yang bakal diterima anggotanya. “Kalau jumlah kendaraan dinas nggak hapal. Sekarang ada 6.000 PNS, separuhnya menggunakan kendaraan dinas baik mobil atau motor. Perawatan mobil berapa miliar? Itu di atas 30,” ungkapnya lagi.

Dia meyakini kebijakan yang diambil Pemkot ini efektif dan efisien. Sehingga, dipastikan menutup peluang orang untuk memanipulasi. “Memperkecil manipulatif dalam artian mobil tetap rusak tapi kok ada biaya perawatan mobil. Umur mobil 2 tahun sudah hancur,” tukasnya. (din)