Pemkot Hati-hati Berutang
2 menit baca548 kali dibaca
BALIKPAPAN - Pemkot masih mengkaji lebih dalam terkait pemanfaatan dana pinjaman PT SMI, salah satu BUMN, untuk membiayai pembangunan di Kota Beriman. Meski, Balikpapan dinilai layak berhutang kepada pihak ketiga, untuk membiayai sejumlah kegiatan pembangunan.
Wakil Wali Kota Rahmad Mas’ud menyatakan, perlu kehati-hatian dalam mengambil kebijakan, terutama menyangkut utang Pemkot kepada pihak lain.
Menurut Rahmad, perlu perhitungan dan kajian mendalam, dan pembahasan lebih jauh.
“Sepanjang menguntungkan dan tidak memberatkan APBD. Jangan sampai kita mati meninggalkan utang,” kata Rahmad, didampingi Sekretaris Kota Balikpapan, Sayid MN Fadli, Jumat (8/12).
Menurutnya skema pembiyaan dari luar APBD, memang memungkinkan. Mengingat kondisi keuangan APBD kota yang belum sepenuhnya membaik. Apalagi dengan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat buat Balikpapan.
Tentunya penggunaan anggaran harus bijak dan sesuai aturan, dan juga mekanisme yang benar.
Sementara, Sekkot Sayid MN Fadli menjelaskan, Pemkot sudah melakukan ekspos kepada PT SMI, terkait kemungkinan pembiayaan pembangunan, di luar dari APBD. Menurutnya, pembangunan tidak melulu menggunakan APBD tapi juga skema lain mengingat kondisi keuangan yang belum memungkinkan.
”Kita memang ada rencana pembangunan klinik bersalin, plus di (Balikpapan) Barat. Juga rumah sakit di (Balikpapan) Timur tapi situasi belum memungkinkan kalau pakai APBD.
Kita lagi mengkaji pinjam duit dari PT SMI, atau kerjasama dengan badan usaha sistem KBU. Ini lagi dirintis mudah-mudahan tanpa APBD bisa membangun,” ujar Fadli.
Sejauh ini, menurut Fadli, Pemkot belum memutuskan terkait kemungkinan pinjaman dari BUMN itu. “Pak wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, pada prinsipnya setuju saja sepanjang tidak memberatkan. Cuma belum final, belum ada keputusan. Sambil menyesuaikan keuangan kita, jangan sampai membebankan kita,” ungkap Fadli.
PT SMI merupakan BUMN dibawah Kementerian Keuangan yang sudah banyak memberikan pinjaman uang kepada pemerintah daerah.
Diantaranya, Kaltara untuk pembangunan rumah sakit di Bulungan dan Kukar untuk pembangunan jalan. “Bunga lebih rendah dari pinjaman lainya. Tapi hitung-hitung berat juga,” demikian Fadli. (din)
