Kamis, 07/12/2017
Kamis, 07/12/2017
Kamis, 07/12/2017
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai kualitas partai politik merupakan faktor penentu kualitas demokrasi. Maka itu, menurutnya jumlah parpol yang sedikit dengan ambang batas lebih baik ketimbang masyarakat disodorkan banyak parpol.
“Sekarang boleh muncul 4, 5 partai baru, tapi yang menentukan dia bisa ikut terlibat pengambilan kebijakan di DPR tergantung ambang batas. Maka ambang batas dari tahun ke tahun harus meningkat. Sekarang 3,5 mungkin bisa besok 5 persen, 10 persen. Bukan mematikan parpol. Kuncinya masyarakat memilih yang menentukan,” ujarnya, Selasa (5/12).
Menurutnya, parpol bersinggungan langsung dengan penyelenggara keputusan politik seperti DPR, DPRD, kepala daerah, dan presiden. Sehingga, kualitas parpol menentukan kualitas pilihan dalam pemilu. “Jadi kualitas parpol menentukan kualitas demokrasi dan keanggotaan DPR sampai kepala daerah sampai capres-cawapres,” terangnya.
Pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 diharapkan terjadi kontestasi yang mengedepankan program dan konsep. Politik uang dan politik identitas harus dihindarkan demi perbaikan kualitas demokrasi. Karena itu Tjahjo mendorong untuk konsolidasi demokrasi pada tahun mendatang.
“Kuncinya nanti di pilpres, pileg 2019 ini apakah mampu untuk mengger akkan dan mengorganisir semua daerah yang ada,” ujarnya.(mdk)
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai kualitas partai politik merupakan faktor penentu kualitas demokrasi. Maka itu, menurutnya jumlah parpol yang sedikit dengan ambang batas lebih baik ketimbang masyarakat disodorkan banyak parpol.
“Sekarang boleh muncul 4, 5 partai baru, tapi yang menentukan dia bisa ikut terlibat pengambilan kebijakan di DPR tergantung ambang batas. Maka ambang batas dari tahun ke tahun harus meningkat. Sekarang 3,5 mungkin bisa besok 5 persen, 10 persen. Bukan mematikan parpol. Kuncinya masyarakat memilih yang menentukan,” ujarnya, Selasa (5/12).
Menurutnya, parpol bersinggungan langsung dengan penyelenggara keputusan politik seperti DPR, DPRD, kepala daerah, dan presiden. Sehingga, kualitas parpol menentukan kualitas pilihan dalam pemilu. “Jadi kualitas parpol menentukan kualitas demokrasi dan keanggotaan DPR sampai kepala daerah sampai capres-cawapres,” terangnya.
Pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 diharapkan terjadi kontestasi yang mengedepankan program dan konsep. Politik uang dan politik identitas harus dihindarkan demi perbaikan kualitas demokrasi. Karena itu Tjahjo mendorong untuk konsolidasi demokrasi pada tahun mendatang.
“Kuncinya nanti di pilpres, pileg 2019 ini apakah mampu untuk mengger akkan dan mengorganisir semua daerah yang ada,” ujarnya.(mdk)
Copyright © 2024 - Korankaltim.com
Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.