KORANKALTIM.COM,BALIKPAPAN - Ratusan pedagang outlet seluler di Kota Balikpapan menggelar berunjukrasa di Kantor DPRD Balikpapan, Senin (2/4) siang.

Mereka menuntut kepada pemerintah untuk tidak memberlakukan kebijakan pembatasan NIK untuk tiga kartu perdana.

 "Ada 600 outlet di Balikpalan bisa terancam tutup nasib mereka dari kartu perdana paket data," ucap Anwar Ketua Balikpapan Outlet Community.

Dia meminta kepada pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan tersebut. Alasannya memberatkan usaha outlet kartu perdana.

"Imbasnya tentu pengurangan karyawan karena kami rugi dengan kebijakan tersebut," akunya.

Dia menuturkan kebijakan pemerintah justru membatasi ruang gerak masyarakat karena adanya pembatasan tersebut. "Kita arahkan isi ulang customer tidak mau karena memang perbandingannya. Masyarakat lebih membeli paket perdana untuk data daripada isi ulang," bebernya.

Menurutnya, dampak dari kebijakan pemerintah sudah terasa karena terjadi penurunan omset penjualan. "Sudah ada dampak yang kita alami, penurun sekarang sudah mulai pemblokiran, jadi kami malah dikomplain oleh customer. Justru aksi ini ada karena banyak keluhan masyarakat yang kartu perdananya terblokir," tegasnya.

Para pendemo juga melakukan aksi pembuangan kartu perdana seluler di depan gedung DPRD Balikpapan sebagai bentuk protes dari kebijakan pemerintah.

Penulis: Yudi Hadi

Editor: Firman Hidayat