Kamis, 10/05/2018
Kamis, 10/05/2018
Kasat Binmas Polresta Samarinda Kompol Harry Widodo
Kamis, 10/05/2018
Kasat Binmas Polresta Samarinda Kompol Harry Widodo
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Upaya Polri menjaga kondusifitas, serta keamanan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), baik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) seperti Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim, Pemilihan Bupati (Pilbup) Penajam Paser Utara (PPU), Pemilihan Legislatif (Pileg) serta Pemilihan Presiden pada 2019 mendatang, terus dilakukan secara sistematis.
Saat ini, polisi dalam hal ini Polda Kaltim tengah fokus melakukan pengamanan jelang Pilgub Kaltim dan Pilbup PPU, pada 27 Juni 2018 mendatang.
Kasat Binmas Polresta Samarinda Kompol Harry Widodo menjelaskan, polisi lebih mengutamakan langkah pencegahan, atau upaya preventif.
"Kami melakukan pendekatan ke tokoh masyarakat, tokoh politik, kuncinya TNI Polri netral, polisi sudah menyiapkan langkah dan strategi pengamanan, utamanya yang preventif. Sama diseluruh Indonesia," ujarnya ditemui korankaltim.com Kamis (10/5) petang.
Namun demikian, kalaupun nantinya terjadi gesekan atau kekacauan, lanjut dia polisi juga telah siap dengan standar operasional prosedur (SOP), dan protap yang jelas. "Tugas polisi harus jelas. Bila terjadi chaos, bagaimana mengatasinya. Sudah ada aturannya.
Ada TFG (technical floor game), kami berhitung kekuatan berapa, standby berapa dan bergerak berapa," tukasnya.
Meski sudah disiapkan, SOP penanganan kekacauan, sekali lagi ia menekankan bahwa polisi tetap mengedepankan upaya pencegahan, atau preventif. Langkah itu, lanjut dia bahkan sudah dilakukan jauh hari, sebelum Pilkada bergulir. Memetakan kondisi masyarakat, beserta potensi konflik yang bisa terjadi. "Sampai sekarang belum ada (potensi konflik pilkada), tapi potensi sebenarnya tetap ada namanya perkiraan, ada yang perkiraan positif ada yang negatif," paparnya.
Karena saat ini para calon kepala daerah di Kaltim, cenderung menggunakan pendekatan door to door atau dari rumah- ke rumah, dalam berkampanye, maka potensi dan kerawanan konflik cenderung rendah. "Peningkatan ekalasi konflik itu justru kami perkirakan pasca pencoblosan, kemudian penghitungan suara. Kira-kira adakah kecurangan, biasanya kalau yang sudah kalah cari-cari kesalahan, kalau di Samarinda masyarakat sudah cerdas," pungkasnya. (advertorial)
Penulis : Rusdi
Editor : Desman Minang
Kasat Binmas Polresta Samarinda Kompol Harry Widodo
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Upaya Polri menjaga kondusifitas, serta keamanan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), baik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) seperti Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim, Pemilihan Bupati (Pilbup) Penajam Paser Utara (PPU), Pemilihan Legislatif (Pileg) serta Pemilihan Presiden pada 2019 mendatang, terus dilakukan secara sistematis.
Saat ini, polisi dalam hal ini Polda Kaltim tengah fokus melakukan pengamanan jelang Pilgub Kaltim dan Pilbup PPU, pada 27 Juni 2018 mendatang.
Kasat Binmas Polresta Samarinda Kompol Harry Widodo menjelaskan, polisi lebih mengutamakan langkah pencegahan, atau upaya preventif.
"Kami melakukan pendekatan ke tokoh masyarakat, tokoh politik, kuncinya TNI Polri netral, polisi sudah menyiapkan langkah dan strategi pengamanan, utamanya yang preventif. Sama diseluruh Indonesia," ujarnya ditemui korankaltim.com Kamis (10/5) petang.
Namun demikian, kalaupun nantinya terjadi gesekan atau kekacauan, lanjut dia polisi juga telah siap dengan standar operasional prosedur (SOP), dan protap yang jelas. "Tugas polisi harus jelas. Bila terjadi chaos, bagaimana mengatasinya. Sudah ada aturannya.
Ada TFG (technical floor game), kami berhitung kekuatan berapa, standby berapa dan bergerak berapa," tukasnya.
Meski sudah disiapkan, SOP penanganan kekacauan, sekali lagi ia menekankan bahwa polisi tetap mengedepankan upaya pencegahan, atau preventif. Langkah itu, lanjut dia bahkan sudah dilakukan jauh hari, sebelum Pilkada bergulir. Memetakan kondisi masyarakat, beserta potensi konflik yang bisa terjadi. "Sampai sekarang belum ada (potensi konflik pilkada), tapi potensi sebenarnya tetap ada namanya perkiraan, ada yang perkiraan positif ada yang negatif," paparnya.
Karena saat ini para calon kepala daerah di Kaltim, cenderung menggunakan pendekatan door to door atau dari rumah- ke rumah, dalam berkampanye, maka potensi dan kerawanan konflik cenderung rendah. "Peningkatan ekalasi konflik itu justru kami perkirakan pasca pencoblosan, kemudian penghitungan suara. Kira-kira adakah kecurangan, biasanya kalau yang sudah kalah cari-cari kesalahan, kalau di Samarinda masyarakat sudah cerdas," pungkasnya. (advertorial)
Penulis : Rusdi
Editor : Desman Minang
Copyright © 2024 - Korankaltim.com
Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.