Penulis : */Erwin

KORANKALTIM.COM, PENAJAM – Badan Bank Tanah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)  menggelar serangkaian kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanah di atas Hak Pengelolaan (HPL) demi mendukung pembangunan nasional dan kepentingan umum.  

Upaya menata kawasan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. 

Badan Bank Tanah berkomitmen untuk menyusun rencana induk kawasan yang mendukung produktivitas dan keberlanjutan dengan fokus pada pengelolaan hak dan penataan kawasan.  

Kegiatan yang sedang dipersiapkan antara lain, pemanfaatan lahan untuk reforma agraria sebesar 1.873 Hektare (Ha), pembangunan bandara VVIP IKN dengan lahan seluas 347 Ha dengan target operasional tahap pertama pada bulan Juli mendatang, serta pembangunan jalan tol segmen 5B.  

Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja menuturkan pihaknya berupaya mengelola tanah negara yang terlantar menjadi satu kawasan yang lebih produktif sehingga dapat bermanfaat bagi kepentinga masyarakat umum.  

“Dari 4.162 Ha lahan yang telah menjadi HPL Badan Bank Tanah, seluas 1.873 Ha telah kami siapkan untuk program Reforma Agraria,” kata Parman, Kamis (21/3/2024). 

Lahan tersebut akan diberikan untuk masyarakat dengan penentuan subjek diverifikasi oleh GTRA  yang diketuai oleh kepala daerah setempat sehingga, pemenuhan hak-hak masyarakat telah diakomodasi. 

Project Team Leader Badan Bank Tanah PPU, Syafran Zamzami menimpali dalam perjalanannya tantangan kerap kali muncul melalui oknum yang tidak bertanggung jawab yang mencoba menguasai lahan Badan Bank Tanah dengan cara-cara yang tidak sah.   

Tindakan seperti membangun pondok-pondok nonpermanen, tenda-tenda yang tidak beraturan serta penebangan pohon yang dilakukan secara masif telah mengganggu  ketertiban kawasan.  

Badan Bank Tanah bersama dengan pihak terkait telah melakukan langkah-langkah penertiban secara persuasif melalui imbauan untuk memastikan keamanan dan keberlanjutan pengelolaan aset negara.  

Adapun penertiban bangunan atau pondok yang berada di wilayah pengembangan Badan Bank Tanah yang merupakan salah satu bentuk dari pada pengamanan aset negara yang dilakukan oleh Badan Bank Tanah dari adanya oknum mafia tanah yang menguasai tanah negara tanpa itikad baik, dengan mengatasnamakan kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi. 

Sementara itu, bagi warga yang memanfaatkan lahan dengan benar, juga telah terdaftar di kelurahan dan kecamatan, maka berhak menjadi calon subject penerima dalam program Reforma Agraria diatas HPL Badan Bank Tanah wilayah PPU.  

“Kami memahami bahwa saat ini lokasi HPL Badan Bank Tanah merupakan lokasi yang sangat strategis, sehingga terdapat dinamika kompleks di masyarakat yang dapat mengarah pada upaya-upaya penguasaan tanah dan tindakan sewenang- wenang dari oknum. Namun, kami tegaskan bahwa segala kegiatan Badan Bank Tanah dilakukan dengan pendekatan yang humanis dan melibatkan semua pihak terkait,”  sebut Syafran

Editor :  Aspian Nur