TENGGARONG – Sekda Kutai Kartanegara Marli mengakui kondisi keuangan Pemkab Kukar saat ini sedang krisis. Uang yang tersedia di kas daerah sangat minim. Kondisi ini tak hanya mengganggu pembangunan, tapi juga mengancam pembayaran gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai  (TPP).

“Kondisinya sedang krisis sehingga TPP bulan Juni dan Juli belum terbayarkan,” kata Marli kepada Koran Kaltim, kemarin.

Selain gaji, kata Marli, gaji bulan September juga terancam tak terbayarkan jika tak ada tranferan dana dari Pemerintah Pusat dalam waktu dekat ini.  “Kabarnya akhir bulan ini dan awal September ada transferan dana. Mudah-mudahan tidak meleset,” harap Marli. 

Pemkab dan DPRD, diakui Marli, sudah berusaha semaksimal mungkin mendesak Pemerintah Pusat mentransfer dana. Awal bulan lalu, rombongan DPRD dan Pemkab menemui pejabat Kemenkeu untuk membahas persoalan ini. 

“Saya minta ASN tetap bersabar dan mengerti kondisi yang dialami pemkab. Jika ada transfer dana, akan lebih dipentingkan belanja wajib, seperti gaji pegawai, utang, dan operasional rutin kantor,” ungkap Marli.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar Totok Heru Subroto mengakui kondisi keuangan Kukar saat ini sedang krisis. Kata Totok, perjuangan untuk mempercepat transfer dana tak hanya dilakukan kepada Kemenkeu tapi juga  akan dilakukan ke DPR RI khususnya Komisi XI yang membidangi keuangan. “Ini masih dilakukan sinkronisasi jadwal antara pemkab dan DPRD, karena akan berjuang bersama-sama ke DPR RI,”pungkasnya.

Untuk diketahui, belanja pegawai menyededot sebagian besar APBD Kukar. Untuk gaji saja, memakan dana sekitar Rp68 miliar per bulan, sementara TPP memakan anggaran Rp60 dari sebelumnya Rp86 miliar per bulan. (ran)