Selasa, 24/10/2017
Selasa, 24/10/2017
TERIMA ASPIRASI: Anggota DPRD Kaltim Jahidin saat menerima aspirasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Garuda Mulawarman dan BEM SI dalam rangka peringati tiga tahun kepemimpinan Jokowi-JK, di depan Kantor Sekretariat DPRD Kaltim, Senin (23/10).
Selasa, 24/10/2017
TERIMA ASPIRASI: Anggota DPRD Kaltim Jahidin saat menerima aspirasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Garuda Mulawarman dan BEM SI dalam rangka peringati tiga tahun kepemimpinan Jokowi-JK, di depan Kantor Sekretariat DPRD Kaltim, Senin (23/10).
SAMARINDA - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Garuda Mulawarman dan BEM SI Kaltim menggelar aksi di depan Kantor DPRD Kaltim dalam rangka memperingati tiga tahun masa kepemimpinan Jokowi-JK, Senin (23/10). Mereka menilai, program Nawacita yang digaungkan Presiden Jokowi belum menyentuh hingga ke Kaltim.
Selama masa pemerintah Jokowi-JK, para mahasiswa menganggap banyak catatan yang perlu segera ditindaklanjuti. Mulai dari masalah ekonomi kerakyatan, infrastruktur yang belum merata dan dirasakan, tumpulnya penegakan hukum, masalah pendidikan hingga persoalan ditingkat lokal seperti masalah perizinan indutri dan tambang, serta persoalan banjir yang hingga kini belum teratasi.
Atas dasar tersebut, aksi yang dilakukan mahasiswa dengan tajuk “Sidang Rakyat” menuntut presiden menghadirkan pemerataan ekonomi, menolak pembangunan yang tidak pro rakyat, mewujudkan jaminan pendidikan nasional, mewujudkan supermasi hukum serta mewujudkan reformasi agrari dan kedaulatan pangan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kaltim, Jahidin mengatakan segala tuntutan yang disampaikan mahasiswa akan segera diteruskan kepada pemerintah pusat melalui Kemendagri. “Tuntutan mahasiswa khususnya masalah nasional akan kita akomodir dan sampaikan kepada presiden,” ujarnya.
Berdasarkan kritikan yang disampaikan mahasiswa, Katua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapperda) DPRD Kaltim ini mengaku mendukung sepenuhnya. Karena menurut dia, tuntutan tersebut merupakan niatan memperjuangkan kepentingan rakyat Kaltim. “Apa yang diperjuangkan mahasiswa, sebenarnya juga telah diperjuangkan sepenuhnya oleh DPRD Kaltim. Namun sebagai manusia, tidak ada yang sempurna,” sebut Politikus PKB ini.
Dijelaskan oleh Jahidin, terkait dengan salah satu tuntutan yang disampaikan mahasiswa yang menyoroti penegakan hukum dan korupsi. “Kita jelas sepakat dan mendukung pemerintah dalam rangka penegakan hukum dan keadilan, tuturnya.
Masalah tambang yang telah memakan puluhan korban juga tak luput dari salah satu tuntutan mahasiswa. Dan hal ini ditanggapi Jahidin bahwa dewan jauh hari lalu telah menindalanjuti masalah itu dengan dibentuknya pansus tambang.
“Kami, khususnya di pansus tambang sebelumnya telah merekomendasikan kepada kepala daerah agar memberikan tindak tegas kepada seluruh pengusaha tambang yang melalaikan tugasnya termasuk reklamasi tambang. Dari 25 korban akibat tambang, saat ini sudah ada yang diajukan kepengadilan, bahkan sudah ada yang dihukum,” beber Jahidin.
Mananggapi masalah banjir, pemerintah daerah dalam hal ini Walikota Samarinda dijelaskan Jahidin tengah berusaha mengatasi banjir. (adv/hms6)
Selasa, 24/10/2017
TERIMA ASPIRASI: Anggota DPRD Kaltim Jahidin saat menerima aspirasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Garuda Mulawarman dan BEM SI dalam rangka peringati tiga tahun kepemimpinan Jokowi-JK, di depan Kantor Sekretariat DPRD Kaltim, Senin (23/10).
TERIMA ASPIRASI: Anggota DPRD Kaltim Jahidin saat menerima aspirasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Garuda Mulawarman dan BEM SI dalam rangka peringati tiga tahun kepemimpinan Jokowi-JK, di depan Kantor Sekretariat DPRD Kaltim, Senin (23/10).
SAMARINDA - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Garuda Mulawarman dan BEM SI Kaltim menggelar aksi di depan Kantor DPRD Kaltim dalam rangka memperingati tiga tahun masa kepemimpinan Jokowi-JK, Senin (23/10). Mereka menilai, program Nawacita yang digaungkan Presiden Jokowi belum menyentuh hingga ke Kaltim.
Selama masa pemerintah Jokowi-JK, para mahasiswa menganggap banyak catatan yang perlu segera ditindaklanjuti. Mulai dari masalah ekonomi kerakyatan, infrastruktur yang belum merata dan dirasakan, tumpulnya penegakan hukum, masalah pendidikan hingga persoalan ditingkat lokal seperti masalah perizinan indutri dan tambang, serta persoalan banjir yang hingga kini belum teratasi.
Atas dasar tersebut, aksi yang dilakukan mahasiswa dengan tajuk “Sidang Rakyat” menuntut presiden menghadirkan pemerataan ekonomi, menolak pembangunan yang tidak pro rakyat, mewujudkan jaminan pendidikan nasional, mewujudkan supermasi hukum serta mewujudkan reformasi agrari dan kedaulatan pangan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kaltim, Jahidin mengatakan segala tuntutan yang disampaikan mahasiswa akan segera diteruskan kepada pemerintah pusat melalui Kemendagri. “Tuntutan mahasiswa khususnya masalah nasional akan kita akomodir dan sampaikan kepada presiden,” ujarnya.
Berdasarkan kritikan yang disampaikan mahasiswa, Katua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapperda) DPRD Kaltim ini mengaku mendukung sepenuhnya. Karena menurut dia, tuntutan tersebut merupakan niatan memperjuangkan kepentingan rakyat Kaltim. “Apa yang diperjuangkan mahasiswa, sebenarnya juga telah diperjuangkan sepenuhnya oleh DPRD Kaltim. Namun sebagai manusia, tidak ada yang sempurna,” sebut Politikus PKB ini.
Dijelaskan oleh Jahidin, terkait dengan salah satu tuntutan yang disampaikan mahasiswa yang menyoroti penegakan hukum dan korupsi. “Kita jelas sepakat dan mendukung pemerintah dalam rangka penegakan hukum dan keadilan, tuturnya.
Masalah tambang yang telah memakan puluhan korban juga tak luput dari salah satu tuntutan mahasiswa. Dan hal ini ditanggapi Jahidin bahwa dewan jauh hari lalu telah menindalanjuti masalah itu dengan dibentuknya pansus tambang.
“Kami, khususnya di pansus tambang sebelumnya telah merekomendasikan kepada kepala daerah agar memberikan tindak tegas kepada seluruh pengusaha tambang yang melalaikan tugasnya termasuk reklamasi tambang. Dari 25 korban akibat tambang, saat ini sudah ada yang diajukan kepengadilan, bahkan sudah ada yang dihukum,” beber Jahidin.
Mananggapi masalah banjir, pemerintah daerah dalam hal ini Walikota Samarinda dijelaskan Jahidin tengah berusaha mengatasi banjir. (adv/hms6)
Copyright © 2024 - Korankaltim.com
Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.