SAMARINDA – Komitmen Pemerintah Kota Samarinda untuk mengurangi kemiskinan, terus ditunjukkan melalui Dinas Sosial (Dinsos) dengan menggencarkan Program Keluarga Harapan (PKH). 

Program tersebut memang merupakan program nasional dari Kementerian Sosial (Kemensos). Namun, secara teknis Dinsos Samarinda juga melakukan upaya khusus guna menangani permasalahan kemiskinan di Kota Tepian.

Kepala Dinsos Samarinda, Ridwan Tassa menyebutkan, dari sekirar 17 ribu warga miskin di Samarinda, hampir sebagian tersentuh program tersebut. “Sebagian sudah ter-cover dalam PKH dan penyalurannya tahun ini, kami berharap tahun ini pula jumlah PKH meningkat hingga 10 ribu jadi sisa warga yang belum tercover tinggal 7 ribu lebih saja,” katanya.

Da menjelaskan, dalam PKH ini, Dinsos berperan mendata serta menyalurkan anggaran dari Kemensos ke warga miskin yang tercatat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 

“Oktober ini sudah dilakukan validasi dan November segera kami serahkan datanya kepada Pemerintah RI untuk dicairkan tahun depan. Untuk pendataannya dalam setahun sebanyak dua kali, Januari dan November. Nanti penyalurannya menggunakan rekening mereka sendiri yang disalurkan dalam Himbara (Himpunan Bank Negara),” sebutnya.

Koordinator PKH Kota Samarinda, Ali Akbar menyatakan pihaknya masih terkendala dalam hal anggaran operasional. “Sistem kerja kami satu orang pendamping menangani 150 sampai 300 orang. Sedangkan yang ada sekarang pendamping PKH yang tersebar di 10 kecamatan hanya ada 22 orang. Makanya perlu anggaran operasional yang tidak sedikit,” jelasnya. 

Di balik itu, tujuan penyelenggaraan PKH yaitu kesejahteraan warga yang saat ini tergolong miskin mampu meningkatkan kualitas hidupnya. “Untuk itu warga juga akan dievaluasi agar tidak selamanya bergantung pada PKH. Itu sebabnya kita selalu melakukan pemutakhiran data dan mengevaluasi, kalau sudah dianggap mampu harusnya tidak masuk lagi ke dalam PKH,” pungkas Ali. (adv/rs)