Penulis: Dinda Ayu Dwi Meylani

KORANKALTIM.COM, PENAJAM – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sebagai daerah penyangga Ibu Nusantara (IKN) harus mendapat perlakuan khusus dari pemerintah pusat karena bakal terimbas berbagai dampak sosial seiring dengan pembangunan  proyek raksasa di Tanah Air tersebut.

Hal ini disampaikan Bupati PPU Mudyat Noor kepada Korankaltim.com Sabtu (21/6/2025) hari ini. “Kami sudah berkirim surat kepada Otorita IKN terkait dengan proses pembangunan yang ada di PPU karena PPU merupakan daerah yang terdampak langsung dari pembangunan tersebut. Dengan kemampuan keuangan daerah saat ini, PPU berada di posisi ke-10 dari 10 kabupaten di Kalimantan Timur bahkan kalah dengan Mahulu,” papar Mudyat

Ketimpangan tersebut berisiko menimbulkan kecemburuan social mengingat keberadaan IKN sudah menimbulkan sejumlah persoalan baru di kabupaten berjuluk Benuo Taka tersebut,  khususnya di Kecamatan Sepaku.

“Kalau melihat berita-berita saat ini, banyak praktik prostitusi yang muncul di Sepaku melalui aplikasi MiChat. Bayangkan, di Penajam sendiri tidak ada MiChat, tapi Sepaku yang dulu gelap gulita sekarang sudah jadi tempat aktivitas seperti itu. Ini jelas dampak dari pembangunan IKN,” ungkap Mudyat.

Mudyat juga menyinggung keterbatasan anggaran pemerintah kabupaten dalam mengantisipasi persoalan sosial tersebut. Contohnya kegiatan razia bersama aparat yang dilakukan pemerintah kabupaten, namun tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak adanya anggaran. “SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tidak menyiapkan anggaran, karena kami juga tidak pernah menduga kejadian seperti ini bisa muncul,” tambahnya.

Mudyat mengungkapkan kekecewaannya terhadap belum adanya keistimewaan bagi PPU sebagai daerah penyangga, bahkan yang terjadi justru sebaliknya. “Alih-alih mendapatkan privilege (hak Istimewa), justru sekarang ada Perpres Nomor 1 tentang efisiensi yang membuat anggaran malah dipotong. Ini sangat memprihatinkan,” ucap Mudyat.

Pemerintah pusat diharapkan dapat memperhatikan kondisi PPU secara serius agar kesenjangan dengan kawasan inti IKN tidak semakin melebar.

“Jangan sampai IKN menjadi megah, tapi PPU sebagai daerah penyangga tertinggal jauh. Kalau kesenjangan terlalu lebar, bisa memicu konflik sosial. Ini yang harus kita cegah bersama,” tutupnya.

Editor : Aspian Nur