Penulis: Ainur Rofiah

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pelaksanaan program pendidikan gratis di tingkat perguruan tinggi yang dikenal dengan nama GratisPol sangat penting untuk dilakukan.

Mengingat kewenangan pemerintah provinsi terbatas pada jenjang SMA dan SMK, maka segala inisiatif yang menyentuh pendidikan tinggi harus dikaji secara hati-hati dan dibicarakan secara intensif dengan pihak pusat. 

Hal ini ditegaskan Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis kepada Korankaltim.com Sabtu 914/6/2025) hari ini. "Urusan perguruan tinggi bukan domain provinsi, jadi penting untuk menyelaraskan program ini dengan kebijakan nasional agar tidak melanggar aturan yang ada," ujar Ananda.

Diingatkannya pula agar penggunaan anggaran untuk program tersebut dilakukan secara cermat dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. DPRD Kaltim siap mendukung penuh upaya pelaksanaan Gratispol selama dijalankan sesuai regulasi. 

"Kami ingin memastikan program ini aman secara hukum dan benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat," tegas politisi dari PDI Perjuangan itu.

DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan-kebijakan di sektor pendidikan yang berpihak kepada kepentingan rakyat dan berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat memperkuat implementasi GratisPol sebagai salah satu solusi peningkatan akses pendidikan tinggi bagi warga Kaltim. DKISP Kabupaten Paser Bakal Luncurkan Internet Gratis dan Starlink Program Gratispol

Editor: Aspian Nur