Penulis: Rahmat Surya

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Aliansi Mahasiswa untuk Kalimantan Timur Sejahtera melakukan aksi di depan Kantor Gubernur dengan membawa beberapa tuntutan 100 hari kerja Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, Rabu (11/6/2025).

Koordinator Lapangan (Koorlap) Aksi, Kholis, menyampaikan turunnya mereka kali ini melibatkan pemuda dan mahasiswa serta lapisan masyarakat tidak hanya untuk mengoreksi tetapi juga mendukung program Pemerintah Kaltim terkait Gratispol dan Jospol.

“Selain itu kita juga mengawal dan menguatkan bahwa program ini benar-benar terlaksana di tengah masyarakat Kaltim, sesuai dengan tahapan-tahapannya,” ujar Kholis, Rabu (11/6/2025).

Kehadiran mereka di Kantor Gubernur Kaltim juga turut mempertanyakan guna mengetahui secara faktual di ranah Pemerintah Provinsi Kaltim bagaimana proses program-program yang ada.

“Sudah sejauh apa, dan sejauh mana progres program yang dijalankan hingga sekarang,” ucapnya.

Lebih lanjut, dengan program yang diluncurkan oleh Pemprov Kaltim, pihaknya siap untuk dilibatkan serta mengawal program-program ini.

“Kita juga mendukung selama seratus hari kerja Gubernur Kaltim, dengan artian dukungan ini dalam bentuk pengawalan dan partisipasi pemuda untuk melakukan berbagai program yang sudah dilaksanakan,” jelasnya.

Kalaupun ke depan dalam menjalankan proses dan tahapan yang ada ditemukan ketidaksesuaian, Kholis menegaskan akan menjadi garda terdepan untuk memperingatkan.

“Serta menentang hal-hal yang tidak kita inginkan bersama,” sebutnya.

Dengan program yang sudah di cetuskan ini ungkap Kholis, merupakan wujud keinginan dan harapan dalam membangun Kalimantan Timur ke depan lebih baik.

Tuntut Aliansi Mahasiswa untuk Kalimantan Timur Sejahtera kepada Gubernur Kaltim: 

1. Meminta Pemprov Kaltim untuk merangkul semua elemen pemuda dan mahasiswa serta masyarakat untuk secara bersama menyukseskan program Gratispol dan Jospol.

2. Memberikan dukungan penuh dan penilaian “A” atas kinerja 100 hari pasangan RUDY-SENO yang telah berhasil memastikan pelaksanaan program-program prioritas berjalan secara bertahap sesuai dengan target khususnya Gratispol dan Jospol.

3. Mendukung penuh Polda Kalimantan Timur untuk terus mengusut tuntas kasus kekerasan dan premanisme, khususnya dalam penyelesaian kasus Muara Kate.

4. Mendesak Pemprov untuk evaluasi kinerja Pemerintah Kota/Kabupaten di sekitar Pemprov Kaltim untuk segera melakukan penegakan hukum dan perbaikan lingkungan secara menyeluruh, guna mengatasi persoalan banjir dan kelangkaan sumber daya energi dan mineral yang terus terjadi serta merugikan masyarakat Kaltim.

5. Meminta kepada semua komponen mahasiswa dan pemuda serta masyarakat luas agar memberikan penilaian program 100 hari Gubernur/Wakil Gubernur dengan Narasi berdasar Fakta dan bukan karena yang penting “bersuara”.

Editor: Erwin