KORANKALTIM.COM – Presiden Korea Utara Kim Jon-un, menyebut namanya maka yang terlintas dipikiran banyak orang adalah gaya memimpinnya yang luar biasa kejam di negara tersebut.

Kediktatoran Kim Jon-un berada disemua lini, termasuk dalam dunia teknologi. Tak akan banyak orang di dunia tahu, kecuali mereka yang tinggal di Korea Utara tentunya, kalau telepon seluler atau ponsel pun bisa “dibuat tunduk” oleh sang presiden.

Terbukti, sebuah ponsel yang diam-diam diselundupkan keluar dari Korea Utara meskipun terlihat seperti ponsel biasa dari luar namun bisa mendeteksi apa yang dilakukan si pemiliknya. 

Ya, ponsel Korea Utara itu merupakan bagian dari upaya kediktatoran negara tersebut untuk membuat warganya “tetap berada dalam kegelapan”. Perangkat dalam ponsel yang dijual di Korea Utara memiliki fitur tangkapan layar “menakutkan”, memantau setiap gerakan pengguna.

Perangkat lunak diponsel secara otomatis mengambil tangkapan layar setiap lima menit dan mengunci cuplikan tersebut dalam sebuah folder yang tidak bisa diakses oleh pengguna dan hanya bisa dilihat oleh pihak berwenang, hal mana yang  memungkinkan “pasukan penindak pemuda” Korea Utara untuk memastikan warga negara tidak mencari informasi ilegal atau berbagi sesuatu yang kritis terhadap pemerintah.

Dalam fitur Orwellian lainnya, ponsel ini bahkan mencegah pengguna untuk mengetikkan istilah-istilah Korea Selatan yang popular.

Misalnya kata “oppa” dalam bahasa Korea Selatan, yang secara harfiah berarti “kakak laki-laki” tetapi digunakan sebagai istilah untuk mengganti kata “pacar”, secara otomatis digantikan dengan kata “kawan” oleh ponsel tersebut.

Setelah mengganti kata tersebut, ponsel mengeluarkan peringatan yang pastinya membuat si pengguna waswas. “Kata ini hanya dapat digunakan untuk menggambarkan saudara kandung anda” tulis ponsel itu dengan sendirinya.

Hal ini diketahui setelah media BBC melakukan investigasi terhadap ponsel dari Korea Utara tersebut.

Telepon, yang diselundupkan ke luar negeri pada tahun 2024 oleh organisasi berita Daily NK, menunjukkan seberapa besar kendali yang dimiliki Kim Jong-un terhadap akses warganya terhadap informasi.

Korea Utara memiliki akses yang sangat terbatas ke internet global dan semua media termasuk surat kabar, radio dan stasiun televisi dimiliki dan dikendalikan oleh negara.

Namun beberapa organisasi Korea Selatan saat ini terkunci dalam perang informasi rahasia dengan rezim yang menindas.

Setiap malam, lembaga penyiaran kecil dan organisasi nirlaba mengirimkan informasi melintasi perbatasan melalui frekuensi radio gelombang pendek dan menengah.

Selain itu, ribuan stik USB dan kartu micro-SD diselundupkan ke Korea Utara setiap bulannya. Perangkat ini berisi musik, acara televisi dan film Korea Selatan disamping informasi yang lebih berbahaya seperti materi pendidikan tentang demokrasi.

Tujuannya adalah untuk melemahkan narasi pemerintah tentang dunia luar dengan menunjukkan betapa makmur, Bahagia dan bebasnya masyarakat Korea Selatan.

Mereka yang mempertaruhkan nyawa untuk membawa informasi ini ke dalam negeri mengatakan hal ini memiliki dampak yang nyata bagi warga Korea Utara yang bisa melihat dunia luar.

 “Sebagian besar pembelot dan pengungsi Korea Utara baru-baru ini mengatakan konten asinglah yang memotivasi mereka untuk mempertaruhkan nyawa demi melarikan diri,” kata Sokeel Park, yang organisasinya Liberty di Korea Utara bekerja untuk mendistribusikan konten tersebut.

Sebagai tanggapan, Kim Jong Un telah meningkatkan tindakan kerasnya terhadap budaya dengan fokus khusus pada pengaruh Korea Selatan.

Sejak awal pandemi, ia memerintahkan pemasangan pagar listrik di perbatasan dengan China, yang mempersulit penyelundupan barang ke dalam negeri. Pada tahun 2020, hukuman bagi mereka yang kedapatan mengonsumsi atau mendistribusikan informasi asing ditingkatkan.

Salah satu undang-undang menyatakan siapa pun yang kedapatan mendistribusikan media asing dapat dipenjara atau bahkan dieksekusi mati.

Kemudian, pada tahun 2023, Kim Jong-un menjadikannya sebagai kejahatan bagi orang-orang yang menggunakan frasa Korea Selatan atau berbicara dengan aksen Korea Selatan.

Pembatasan ini dengan cepat diimplementasikan ke dalam perangkat lunak perangkat yang diproduksi di negara itu, seperti smartphone yang diselundupkan, untuk mencegah siapa pun menggunakan istilah-istilah Korea Selatan yang populer.

Martyn Williams, seorang peneliti senior di Stimson Center yang berbasis di Washington DC dan seorang ahli teknologi dan informasi Korea Utara mengatakan kalau ponsel pintar sekarang menjadi bagian tak terpisahkan dari cara Korea Utara mengindoktrinasi rakyatnya.

Editor: Aspian Nur