Penulis: Erlita Budiarti

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) meningkatkan kualitas tata kelola kearsipan, baik secara manual maupun digital. Salah satu langkah strategis yang kini ditempuh adalah melalui workshop pengawasan kearsipan yang digelar selama dua hari dan diikuti oleh berbagai unsur pengelola arsip daerah.

Asisten III bidang Administrasi dan Umum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) Dafip Haryanto sebagai Regional Kearsipan Daerah (RKD), menyampaikan bahwa workshop ini penting untuk menyegarkan kembali pemahaman para pengelola arsip terhadap hasil pengawasan tahun sebelumnya serta menyusun langkah konkret menghadapi pengawasan kearsipan 2025.

“Workshop ini menjadi momentum untuk mereviu rekomendasi hasil pengawasan arsip tahun 2024, baik di level kabupaten maupun perangkat daerah. Tujuannya tentu untuk menyiapkan strategi pengawasan tahun 2025,” jelasnya, Senin (19/5/2025).

Dalam pengarahan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), disebutkan bahwa beberapa kabupaten/kota dari wilayah I dan V diundang untuk mengikuti penajaman materi karena memiliki nilai pengawasan di bawah kategori B. Kukar tidak termasuk yang diundang, yang menunjukkan bahwa Kukar telah masuk kategori B dalam nilai pengawasan kearsipan.

“Meski kita sudah masuk kategori B, bukan berarti kita berhenti di situ. Masih ada ruang pembenahan, dan kita ingin nilai itu bisa ditingkatkan. Ini bisa dikonsolidasikan bersama dinas terkait dan pengelola arsip utama,” ungkapnya.

Selain aspek pengelolaan arsip manual, Dafip menyoroti pentingnya akselerasi dalam pemanfaatan arsip digital, khususnya melalui aplikasi Srikandi, yang merupakan platform resmi dari pemerintah pusat untuk tata kelola surat-menyurat dan dokumen digital secara nasional.

“Kita pernah masuk dalam tiga hingga empat besar nasional dalam pemanfaatan arsip digital lewat Srikandi. Tapi tantangannya sekarang adalah bagaimana menyesuaikan dengan efisiensi kerja yang semuanya kini mengarah pada sistem paperless,” tuturnya.

Srikandi dianggap menjadi kunci dalam mewujudkan efisiensi birokrasi melalui digitalisasi arsip. Namun, Dafip mengingatkan pemanfaatan aplikasi ini masih harus terus diperluas di seluruh unit kerja perangkat daerah agar optimalisasi benar-benar tercapai.

“Dengan sistem digital yang terintegrasi, semua surat dan dokumen bisa terkelola dengan lebih efisien, cepat, dan akurat. Ini sejalan dengan semangat birokrasi yang mengedepankan transparansi dan kecepatan,” tutupnya. (ADV)

Editor: Erwin