Senin, 19/05/2025

Wacana Penutupan Alur Air Pasca Ditabraknya Jembatan Mahakam I Bisa Berdampak Besar

Senin, 19/05/2025

Jembatan Mahakam yang dilintasi kapal tongkang pengangkut batu bara setiap hari. (dok)antaranews)

Share
Join Grup Telegram Koran Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/+SsC4jer3I5syZWU1 atau klik tombol dibawah ini.

Grup Telegram Koran Kaltim

kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel.

Wacana Penutupan Alur Air Pasca Ditabraknya Jembatan Mahakam I Bisa Berdampak Besar

Senin, 19/05/2025

logo

Jembatan Mahakam yang dilintasi kapal tongkang pengangkut batu bara setiap hari. (dok)antaranews)

Penulis: Ainur Rofiah

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Banyak masyarakat yang menuntut jalur Sungai Mahakam untuk pelayaran ditutup pasca Jembatan Mahakam I ditabrak kapal pada Februari 2025 lalu.

Berbagai pihak sepertinya mulai khawatir dengan kondisi jembatan yang resmi dibuka pada 1987 itu.  Jembatan yang berusia 38 tahun itu sudah dua kali ditabrak pada waktu berdekatan. Kerusakan pada feeder juga terlihat jelas.

Meski banyak menerima protes, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi menyebut usulan tersebut perlu ditelaah secara komprehensif terlebih dahulu.

“Jangan gegabah, Sungai Mahakam adalah urat nadi ekonomi, baik regional maupun nasional. Dampaknya akan sangat luas jika alur sungai ini ditutup,” sebut Reza kepada Korankaltim.com Senin (19/5/2025).

Kewenangan pengelolaan Sungai Mahakam terbagi antara pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR untuk wilayah darat dan Kementerian Perhubungan untuk sektor perairan. DPRD Kaltim  menurutnya memiliki kapasitas pengawasan dan legislasi, bukan sebagai pengambil keputusan eksekutif.

Wacana penutupan harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari logistik hingga penerimaan negara, terutama karena sungai ini menjadi jalur utama pengangkutan batu bara.

“Distribusi bisa terganggu dan kita bicara soal kerugian nasional yang tidak sedikit. Jangan sampai solusi yang diambil justru menambah masalah baru,” tegasnya.

Politisi Partai Gerindra itu juga menyoroti ketergantungan ribuan masyarakat di kawasan seperti Kutai Kartanegara dan Samarinda terhadap aktivitas ekonomi yang berpusat di Sungai Mahakam. 

Penutupan alur pelayaran bisa melumpuhkan ekonomi lokal dan mencoreng nama baik Indonesia di mata dunia. Meski demikian Reza menegaskan dukungannya terhadap stabilitas nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. 

Namun ia menilai fokus utama saat ini harus diarahkan pada penegakan hukum terhadap pelaku insiden. “Yang bertanggung jawab harus ditindak tegas. Kalau perlu, izinnya dicabut, dan kapalnya disita. Ini penting untuk memberi efek jera dan mencegah kejadian serupa,” sebut Reza.

Keadilan hukum adalah kunci untuk melindungi masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam insiden tersebut, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sistem yang ada.


Editor: Aspian Nur

Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.