Penulis: Ayu Norwahliyah

KORANKALTIM.COM,SAMARINDA — Hujan deras yang mengguyur Kota Samarinda pada Senin (12/5/2025) menyebabkan banjir di sejumlah kawasan. Sedikitnya 29 titik di beberapa kecamatan terendam air.

Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda sejatinya telah mengupayakan berbagai langkah teknis guna mengatasi permasalahan banjir. Upaya tersebut mencakup normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM), perbaikan jaringan drainase, hingga perencanaan pembangunan kolam retensi seluas 15 hektare di kawasan Damanhuri.

Kolam retensi tersebut dirancang sebagai penampung limpasan air hujan agar tidak langsung membanjiri kawasan permukiman.

Kendati demikian, banjir yang terus berulang menjadi sinyal bahwa solusi yang telah diterapkan masih belum menyentuh akar persoalan secara menyeluruh.

Hal ini pun menjadi perhatian Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husain. Menurutnya, dirinya mengapresiasi sejumlah upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi persoalan banjir di Samarinda.

“Saya mengapresiasi semua langkah yang sudah dilakukan pemerintah. Tapi tetap perlu ada evaluasi dan penyempurnaan strategi agar anggaran yang digunakan benar-benar efektif,” ucapnya, Selasa (13/5/2025).

Ia menyampaikan tiga poin penting yang perlu menjadi perhatian ke depan. Pertama, setiap proyek pengendalian banjir harus didasarkan pada kajian ilmiah yang matang. 

Sebab penanganan banjir tak bisa sekadar mengandalkan asumsi teknis atau pendekatan infrastruktur semata, tapi harus melibatkan para ahli dan akademisi dari berbagai bidang.

“Pendekatan berbasis sains akan menghasilkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Ini bukan sekadar soal menggali drainase, tapi soal membangun sistem yang terintegrasi,” jelasnya.

Kedua, Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menilai evaluasi berkala terhadap proyek-proyek yang telah berjalan adalah hal krusial. 

Hal ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan demi menyempurnakan langkah yang sudah ada, agar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar tepat sasaran.

Ketiga, Sani mendorong kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun budaya antisipasi banjir secara menyeluruh dari hulu ke hilir. 

Berbagai inisiatif lokal seperti Kampung Siaga Banjir dan Sekolah Adaptif Banjir seharusnya diaktifkan sebagai bagian dari upaya kesiapsiagaan komunitas. 

Selain itu, pengawasan terhadap aktivitas tambang ilegal, kegiatan gotong royong membersihkan saluran air di tingkat RT, hingga memasukkan penanganan banjir ke dalam program Probebaya dengan dukungan anggaran yang memadai, juga perlu diperkuat.

“Persoalan banjir ini bukan hanya tanggung jawab Pemkot saja, tapi kita semua. Jika ingin banjir tidak jadi agenda tahunan maka kita harus kerja sama, berpikir ilmiah, dan bergerak serempak,” pungkasnya.

Editor: Erwin