Penulis : M Rafik

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi, mengatakan bahwa pemerintah harus memiliki rekayasa untuk memaksimalkan potensi Hotel Atlet.

Sebagai contoh, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mewajibkan pemerintah kabupaten dan kota yang melakukan perjalanan dinas ke Samarinda untuk menginap di Hotel Atlet. Hal ini tentu akan meningkatkan tingkat okupansi hotel.

Alternatif lainnya adalah menjadikan Hotel Atlet sebagai hotel resmi yang diarahkan untuk menjadi tempat menginap tamu-tamu pemerintah. Intinya, pengelolaan aset tersebut harus dimaksimalkan potensinya.

“Kalau bisa ya dimaksimalkan seperti itu, ini kan enggak, justru para pegawai menginap di hotel mewah yang bukan milik pemerintah,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah harus transparan dalam mengelola aset daerah. Terlebih, aset tersebut dikelola langsung oleh perusahaan daerah. Sehingga ia menyarankan agar pemilihan pimpinan perusahaan harus jelas tanpa adanya indikasi politik.

“Jangan sampai ada indikasi politik dan justru hanya untuk menguntungkan tim sukses,” tegasnya.

Purwadi menerangkan jika pengelolaan aset dari pemerintah dibandingkan dengan aset dari perusahaan swasta cenderung berbeda. Contohnya, seperti Hotel Royal Suite Balikpapan yang terlepas dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

“Okupansi hotel tersebut meningkat ketika dikelola swasta, berarti kan ada masalah kompetensi dari perusahaan daerah kita,” terangnya.

Maka dari itu, perlu adanya kreativitas dari pemerintah dalam mengelola aset daerah. Mengingat, situasi negara tengah adanya efisiensi anggaran yang membuktikan bahwa sektor perhotelan sangat bergantung terhadap kegiatan pemerintah. 

Purwadi menambahkan, pada saat kebijakan efisiensi anggaran telah dilonggarkan dan perjalanan dinas kembali dapat dilakukan, pemerintah seharusnya menerapkan strategi, seperti menjadikan Hotel Atlet sebagai hotel resmi tamu Pemerintah Provinsi. Selain itu, setiap perjalanan dinas dari pemerintah kota maupun kabupaten di Kalimantan Timur dapat diarahkan untuk menempati Hotel Atlet.

“Jadi dana yang selama ini mengalir ke hotel mewah bisa diprioritaskan ke hotel milik pemerintah, sehingga uangnya nanti juga akan kembali ke rakyat,” pungkasnya.

Editor: Erwin