Penulis: Muhammad Heriansyah 

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono menghadiri Rapat Paripurna ke-5 DPRD Kukar dengan agenda Penyampaian Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kukar Tahun Anggaran (TA) 2024, Senin (28/4/2025).

Setelah mendengarkan penyampaian rekomendasi LKPJ oleh Juru Bicara Panitia Khusus (Pansus) DPRD 2024, Fatlon Nisa dan penandatanganan persetujuan rekomendasi bersama unsur Pimpinan DPRD Kukar, Sekda Kukar menyampaikan ucapan terima kasih kepada para legislator Kukar.

“Kami ucapkan terima kasih kepada unsur Ketua Anggota DPRD Kukar telah melaksanakan sidang paripurna hari ini dengan memberikan rekomendasi terhadap LKPJ yang sudah disampaikan beberapa waktu lalu,” kata Sunggono kepada awak media usai rapat paripurna. 

Lanjutnya, beberapa hal yang telah disampaikan diinginkan akan menjadi perhatian Pemkab Kukar, mengingat hal tersebut merupakan prioritas pembangunan, seperti pembangunan jalan Muara Badak–Marangkayu, pengoperasian Pasar Tangga Arung, dan Rumah Sakit.

“Itu masuk di dalam program 2025 yang kita selesaikan. Insyaallah selaras semuanya apa yang disampaikan DPRD hasil rekomendasinya dengan program pemerintah tahun ini, semua sudah on the track apa yang menjadi rekomendasi mereka sudah masuk program di tahun ini,” terang Sunggono.

Untuk diketahui Rapat Paripurna dipimpin langsung Plt Ketua DPRD Kukar, Junadi didampingi unsur pimpinan, Abdul Rasid, Aini Faridah dan seluruh anggota DPRD Kukar beserta perwakilan pejabat organisasi perangkat daerah beserta unsur Forkopimda.

Dalam penyampaiannya, Juru Bicara Pansus LKPJ 2024 DPRD Kukar, Fatlon Nisa, menyampaikan bahwa tindaklanjut dari LKPJ 2024 meliputi sejumlah kegiatan. Tim Pansus telah melakukan kunjungan kerja ke berbagai proyek pembangunan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kukar, melakukan konsultasi dan koordinasi, serta menggelar RDP dengan mengundang OPD terkait. 

Selain itu, Tim Pansus juga mempelajari dokumen materi LKPJ 2024 dan menerima berbagai laporan serta masukan dari masyarakat.

“Rekomendasi yang disampaikan diharapkan bisa membantu percepatan kinerja pemerintahan daerah atas layanan publik yang diberikan ke arah lebih baik lagi dengan mengedepankan dan menghadirkan prinsip-prinsip Good Government,” harapnya. (adv)

Editor: Erwin