KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) resmi meluncurkan enam program unggulan Gratis Pol, yang salah satunya adalah penyediaan internet gratis di setiap desa. Peluncuran ini dilakukan oleh Gubernur Kaltim, Dr. H. Rudy Mas'ud (Harum), dan Wakil Gubernur, H. Seno Aji.

Program Gratispol Internet ini akan menjangkau 841 desa di tujuh kabupaten se-Kalimantan Timur. 

Gubernur Harum menyatakan bahwa program ini merupakan bagian dari inisiatif 100 hari kerjanya bersama Wakil Gubernur H. Seno Aji.

"Sesuai amanah dan perintah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, kami akan memfasilitasi internet gratis, khususnya di kantor-kantor kepala desa, Puskesmas, dan sekolah agar terkoneksi dengan program digitalisasi," jelas Gubernur Harum di ruang kerjanya, Rabu (23/4/2025).

Gubernur Harum mengakui bahwa masih terdapat beberapa desa yang belum terjangkau sinyal (blank spot). Pemerintah Provinsi Kaltim, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) telah mengidentifikasi desa-desa tersebut dan berencana membangun jaringan telekomunikasi agar wilayah blank spot menjadi hotspot. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kelancaran program digitalisasi dan konektivitas bagi seluruh masyarakat.

"Dengan implementasi Gratis Pol Internet di setiap desa, diharapkan pelayanan publik di kantor desa, sekolah, dan Puskesmas Pembantu dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Begitu juga proses pembelajaran daring atau melalui zoom meeting di sekolah-sekolah dapat terlaksana dengan baik. Kami menyadari bahwa internet saat ini telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat," ujar Gubernur Harum.

Lebih lanjut, Gubernur Harum menekankan bahwa di era digitalisasi ini, internet bukan lagi sekadar kemewahan, melainkan kebutuhan pokok. Melalui program Gratis Pol Internet, pemerintah provinsi berkomitmen untuk memfasilitasi desa-desa yang masih mengalami kendala sinyal agar masyarakat di desa dapat semakin maju dan berkembang.

"Melalui program Gratis Pol Internet, masyarakat di desa-desa dan wilayah perbatasan akan lebih mudah mengakses informasi dan komunikasi, mempercepat pelayanan publik, serta mendukung proses belajar dan mengajar," pungkas Gubernur Harum. (*)