Penulis: */Muhammad Heriansyah

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Yuliandris Suherdiman bersama Asisten I Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar Akhmad Taufik Hidayat mendampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono memimpin rapat Persiapan pembentukan Sekolah Rakyat di Kabupaten Kutai Kartanegara, berlangsung di Ruang Rapat Sekda, Kamis (20/3).

Rapat yang turut dihadiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kukar, Perwakilan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Kukar, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ini dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : S-33/MS/PR.04.01/3/2025 tanggal 11 Maret 2025, hal Dukungan Partisipasi Pemerintah Daerah se-Indonesia dalam Pembentukan Sekolah Rakyat. 

“Kita rapat lintas OPD termasuk dinas provinsi juga hadir guna menyepakati lokasi yang paling sesuai dengan kriteria pembangunan Sekolah Rakyat, pemerintah pusat itu menanggung gedungnya saja akses jalan dan lain-lainnya itu kita yang siapkan makanya coba kita diskusikan kira-kira mana di antara aset-aset yang kita ada kemudian apakah nanti bisa disepakati karena untuk menyampaikan usulan ini paling lambat besok (hari ini,red),” kata Sekda kepada awak media usai memimpin rapat kemarin.

Adapun rapat yang dilakukan guna melakukan pemasukkan terkait kesiapan Kukar untuk menyambut program pembentukan sekolah rakyat ini. Adapun kriteria lahan yang dipersiapkan yakni 5-10 hektare dan pembangunan sekolah rakyat ini nantinya disiapkan dan peruntukannya untuk orang miskin yang ada di Kutai Kartanegara.

“Jadi dari SD SMP sampai SMA, dia dalam satu kompleks kawasan, dia semacam boarding school, ada asramanya ada sekolahnya dengan daya tampungnya 1000 orang. Opsi kami pertama berpikir di SMA 3 itu, tapi rasanya tidak cukup sehingga kemungkinan besar di Jonggon berdekatan dengan SPN di situ ada rencana memang membangun balai latihan kerja kemudian juga ada tempat pelatihan dari PGRI jadi akan kita buatkan satu kawasan di sana dan mudah-mudahan kalau pemerintah pusat berpikir anak-anak ini hanya diselesaikan sampai SMA kita bisa sampai melanjutkan ke pendidikan lanjutannya nanti,” ungkap Sunggono.

Sekda menjelaskan untuk pemenuhan tenaga pendidikannya tanggung jawab dalam prosesnya termasuk rekrutmen guru juga direncanakan dari pemerintah pusat, apakah nanti teknisnya menggunakan guru yang sudah atau bisa juga menambah yang baru. Meskipun saat ini pembahasan belum sampai ke teknis ini, Sekda berpendapat kemungkinan besar untuk teknis penggajian guru-guru yang nantinya bertugas di Sekolah Rakyat ini anggaran pembiayaannya dari pemerintah pusat.

“Kita menyambut baik program ini dan besok kita menginput data tentang keikutsertaan kita dalam program ini, sebenarnya dalam program ini yang menjadi pilot project sebanyak 100 daerah di Indonesia, kita belum masuk, yang pasti 100 itu di antaranya ada 25 di Jatim, 25 di Jateng, 25 di Jabar dan 25 di daerah sentra dan Balai Kemensos,” tegasnya.

“Kita sambut dan mau program ini karena ini bagus, di bawah Kemensos, tapi kan bukan di bidang untuk wilayah pendidikannya, ini kebetulan Kemensos yang punya akses untuk beberapa yang dibutuhkan untuk pembangunan sekolah rakyat seperti penggunaan balai wilayah milik Kemensos, karena memang sasarannya di sini kan orang miskin,” pungkas Sekda. (*/kk)