Penulis: Julika Hengin

KORANKALTIM.COM, UJOH BILANG – DPRD Mahakam Ulu (Mahulu) segera membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membahas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) bupati.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD (Mahulu), Devung Paran usai rapat paripurna Selasa (18/3/2025)  pagi tadi di Gedung DPRD Mahulu.

Pembentukan Pansus ini bertujuan untuk menelaah empat misi yang telah disampaikan oleh bupati Mahulu serta target-target yang sudah dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.  

"Kami akan membentuk pansus berdasarkan apa yang sudah disampaikan bupati saat penyampaian LKPJ kemarin. Ada empat misi yang disampaikan, termasuk target yang sudah tercapai. Kami akan menugaskan Pansus untuk membahas perencanaan, penganggaran, dan peraturan ke depan," ujar politikus Gerindra itu.

DPRD akan memastikan laporan yang disampaikan Bupati sesuai dengan kondisi di lapangan. Karena pansus nantinya akan melakukan kajian mendalam untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.  

Terkait dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU), Devung menyebut bahwa hal tersebut tidak akan berpengaruh terhadap evaluasi yang dilakukan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah. Artinya, DPRD tetap akan menjalankan tugasnya secara profesional.  

"Kami tetap profesional terkait dengan apa yang menjadi target ke depan dari pihak pemerintah. Tugas dan fungsi kami mengharuskan untuk melihat secara jeli setiap kebijakan yang dijalankan pemerintah," kata Devung.

DPRD Mahulu berharap kejadian yang menyebabkan PSU tidak terulang kembali di masa mendatang.  Hal ini dinilai penting untuk menjaga kestabilan anggaran daerah dan mencegah kerugian keuangan akibat pelanggaran pemilu.  

Setiap dinamika politik yang terjadi tidak boleh sampai menghambat pembangunan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Stabilitas politik dan tata kelola pemerintahan yang baik harus tetap dijaga.  

"Kami meminta supaya hal-hal yang terjadi kemarin tidak terulang kembali. Ini sangat mempengaruhi APBD Mahakam Ulu. Jangan sampai ada kerugian-kerugian lagi dalam penganggaran akibat dari pelanggaran-pelanggaran pemilu," tegasnya.  

Editor: Aspian Nur