Menurut Ekti, proyek infrastruktur tersebut bukan sekadar membuka akses baru antarwilayah saja, melainkan memiliki dampak strategis terhadap mobilitas masyarakat, kelancaran distribusi logistik, hingga percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan pedalaman Kaltim.
“Kita pada prinsipnya sepakat dan mendukung rencana ini,” ujar Ekti, Rabu (11/2/2026).
Lanjutnya, langkah awal yang paling penting dalam merealisasikan proyek tersebut adalah penyusunan Detail Engineering Design (DED).
Dokumen ini menjadi fondasi utama sebelum masuk ke tahap berikutnya, yakni penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
Menurutnya, tanpa DED yang matang, perencanaan teknis dan penganggaran tidak dapat dilakukan secara akurat. Oleh karena itu, penyusunan dokumen tersebut harus menjadi prioritas bersama.
“Ini yang perlu disinergikan antara pemerintah Kubar, Kukar, dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim,” tegasnya.
Di sisi lain, Ekti juga mengakui tahun anggaran 2026 menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Kebijakan efisiensi menyebabkan pemangkasan anggaran yang cukup signifikan di tingkat provinsi maupun kabupaten.
Ia merinci, anggaran Pemprov Kaltim mengalami pemotongan lebih dari Rp6 triliun. Sementara itu, Kabupaten Kukar yang sebelumnya memiliki anggaran sekitar Rp12 triliun kini tersisa sekitar Rp6 triliun.
Adapun Kabupaten Kubar mengalami pengurangan anggaran berkisar Rp400 hingga Rp500 miliar. “Meski nominalnya berbeda-beda, pemangkasan ini tetap berdampak terhadap ruang fiskal daerah,” ungkapnya.
Kondisi tersebut, lanjut Ekti, menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam menyusun prioritas pembangunan serta memperkuat komunikasi lintas wilayah agar program strategis tetap dapat berjalan.
Kendati menghadapi keterbatasan anggaran, Ekti optimistis pembangunan jalan alternatif Kukar–Kubar masih memiliki peluang untuk direalisasikan. Kuncinya, kata dia, terletak pada komitmen dan kerja sama yang berkelanjutan antara pemerintah kabupaten dan provinsi.
Dia menilai proyek ini harus dipandang sebagai investasi jangka panjang yang tidak hanya menghubungkan dua kabupaten, tetapi juga memperkuat konektivitas regional di Kaltim atau yang dikenal dengan sebutan Bumi Etam.
“Jika kita ingin menghasilkan karya besar dan berdampak luas, maka sinergi adalah kuncinya. Komunikasi antara Pemkab Kubar dan Kukar, dan Pemprov Kaltim harus terus diperkuat,” jelas Ekti.
Jalan alternatif tersebut dinilai memiliki nilai strategis karena berpotensi memperpendek jarak tempuh antarwilayah, memperlancar arus barang dan jasa, serta meningkatkan mobilitas masyarakat.
Dalam jangka panjang, infrastruktur ini juga diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur yang dilalui.
Dengan perencanaan teknis yang matang kata Ekti, dan koordinasi yang solid antar pemangku kepentingan, proyek jalan alternatif Kukar–Kubar dapat terealisasi.
“Dan menjadi salah satu pengungkit pembangunan wilayah pedalaman Kaltim,” pungkasnya.
Editor: Erwin